Kutim – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur berencana untuk memperbanyak kader Posyandu di setiap RT sebagai dukungan terhadap program pemantauan wilayah setempat (PWS).
Namun, dari total 141 desa dan kelurahan di Kutai Timur, saat ini hanya terdapat sekitar 300 Posyandu yang aktif, padahal setiap RT seharusnya memiliki minimal satu Posyandu. Selain itu, imbalan bagi kader Posyandu di daerah ini masih sangat rendah dan tidak konsisten, dengan beberapa di antaranya hanya menerima Rp 200 ribu.
Sebagai respons terhadap situasi ini, Dinas Kesehatan Kutai Timur sedang membangun Posyandu di setiap RT dengan minimal dua kader dan satu tenaga kesehatan. “Minimal mereka para kader upahnya Rp 500 ribu lah, nanti diseragamkan, selain itu minimal kita buat yang tenaga kesehatannya berupah UMK, jadi kita juga membuka peluang tenaga kerja juga,” terangnya.
Dalam konteks perkembangan saat ini, Posyandu tidak lagi dibedakan berdasarkan kategori, seperti Posyandu untuk lansia atau balita, melainkan berfungsi untuk semua kelompok, mulai dari ibu hamil hingga lansia. Ini sejalan dengan program PWS yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
“Jadi ada program PWS, yakni kami melakukan pemantauan pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan anak balita serta keluarga berencana di tingkat paling bawah atau Posyandu,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Bahrani Hasanal, Minggu (03/10/2024).
Bahrani mengharapkan bahwa dengan adanya peningkatan kesejahteraan ini, Dinas Kesehatan Kutai Timur dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama menjelang bonus demografi pada tahun 2045. “Jangan sampai kita justru mendapat bencana demografi karena tidak ada lapangan pekerjaan, padahal informasinya bonus demografi itu yang usia produktif berjumlah 2 kali lipat,” tutupnya. (*)
