PALOPO – Memasuki pertengahan Januari 2026, suhu politik di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dilaporkan mulai memanas.
Kabar mengenai mutasi besar-besaran atau “mutasi akbar” dijajaran pejabat eselon II, III, dan IV kini menjadi perbincangan hangat di lingkungan Balai Kota.
Dinamika ini dipicu oleh tiga faktor utama: berakhirnya masa tunggu enam bulan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, kebijakan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pejabat senior yang memasuki masa purna bakti.
Menanti 4 Februari: Momentum “Palopo Baru”
Pasangan Wali Kota Hj. Naili Trisal dan Wakil Wali Kota Akhmad (Naili-Ome) akan genap menjabat selama enam bulan pada 4 Februari 2026 mendatang.
Sesuai regulasi, masa enam bulan tersebut merupakan batas waktu bagi kepala daerah baru untuk melakukan evaluasi total dan perombakan kabinet guna menyelaraskan birokrasi dengan visi misi mereka.
”Masyarakat menanti realisasi janji kampanye, dan instrumen utamanya adalah penempatan pejabat yang kompeten dan sejalan dengan visi ‘Palopo Baru’,” ujar Achyar Amir, pengamat kebijakan publik di Palopo .
Perampingan OPD: 14 Jabatan Kepala Dinas Hilang
Tensi semakin meninggi seiring dengan dimulainya penerapan struktur organisasi baru tahun 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemkot Palopo melakukan efisiensi dengan merampingkan jumlah OPD menjadi hanya 25 unit.
Langkah ini secara otomatis menghapus sekitar 14 jabatan eselon II. Kondisi “kursi yang makin sedikit” ini memicu persaingan ketat di antara para pejabat untuk tetap bertahan dalam jajaran kabinet inti.
Gelombang Pensiun Pejabat Senior
Selain faktor politik dan struktur, faktor alamiah birokrasi juga turut andil. Sedikitnya 7 pejabat eselon II tercatat memasuki masa pensiun pada tahun ini.
Beberapa nama besar yang selama ini mengisi posisi strategis seperti Kepala Badan Litbangda, Kadis Dukcapil, hingga posisi Plh Sekda dikabarkan akan segera kosong.
Kekosongan ini membuka peluang bagi “darah baru” untuk naik ke level pimpinan, namun di sisi lain menimbulkan spekulasi mengenai siapa yang akan dipercaya mengisi posisi krusial tersebut, terutama jabatan masa jeda Sekretaris Daerah (Sekda) yang definitif.
Harapan ASN dan Masyarakat
Meski suasana di Balai Kota mulai “panas”, para ASN berharap proses mutasi ini dilakukan secara profesional berbasis merit system (sistem merit) dan bukan sekadar bagi-bagi jatah politik.
Hingga berita ini diturunkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palopo masih melakukan perampungan berkas administrasi dan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait jadwal pasti pelantikan.(***)
