Morowali – Bupati Morowali Iksan Baharuddin Abdul Rauf bersama Wakil Bupati Iriane Iliyas menggelar pertemuan dengan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah.
Agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas persoalan gaji tenaga honorer yang belum dibayarkan hingga saat ini.
Dalam kesempatan tersebut, Iksan menegaskan bahwa persoalan gaji tenaga honorer adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Ia menilai penting bagi pemerintah untuk duduk bersama dengan tenaga honorer guna mencari solusi yang tepat.
“Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah. Kita harus berdiskusi dan mencari titik temu agar masalah ini bisa terselesaikan,” ujar Iksan di Kantor Bupati Morowali, Rabu (12/3).
Meskipun terdapat kendala regulasi dalam pencairan gaji tenaga honorer, Iksan menegaskan bahwa sebagai pemimpin, ia melihat hal ini dari sisi kemanusiaan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk mengupayakan solusi, termasuk berdiskusi dengan pemerintah pusat.
“Kalau melihat regulasi, mungkin ada tantangan. Tapi sebagai pemimpin, saya melihat kondisi tenaga honorer kita, dan saya yakin mereka harus dilindungi,” tegasnya.
Iksan juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) guna mencari solusi atas permasalahan ini.
“Saya ingin memberikan harapan. Yang pertama, memastikan gaji dibayarkan sesuai tanggung jawab. Setelah itu, kami akan ke Jakarta untuk bertemu MenPAN. Sejauh ini, sudah ada sinyal positif,” katanya.
Di akhir pertemuan, Iksan menginstruksikan tenaga honorer untuk tetap siaga dan menjalankan tugasnya dengan baik. Ia menegaskan bahwa tenaga honorer adalah bagian penting dalam keberlangsungan pemerintahan daerah.
“Bapak-Ibu adalah bagian dari tubuh pemerintahan. Kita bersinergi bersama untuk membangun Morowali yang kita cintai ini,” pungkasnya.
Dengan langkah yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati Morowali, tenaga honorer diharapkan dapat segera menerima kejelasan terkait hak mereka, sekaligus menjadi bagian dari solusi dalam sistem pemerintahan daerah yang lebih baik.
