Morowali – Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf, secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2026 pada Selasa (18/03).
Acara ini berlangsung di Aula Bappelitbangda Morowali, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, SE., Sekretaris Daerah Drs. Yusman Mahbub, M.Si., Unsur Forkopimda, stakeholder, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Morowali, serta tamu undangan lainnya.
Plt. Sekretaris Bappelitbangda, Iskandar Ende, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang tingkat kabupaten ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah. Forum ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Iksan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan yang telah berjalan selama tiga tahun harus memberikan hasil nyata pada tahun keempat dan kelima.
“Kita telah membangun selama tiga tahun. Tahun keempat dan kelima adalah waktu untuk menikmati hasilnya. Prinsip saya, jika suatu proyek bisa diselesaikan tahun ini dengan tepat sasaran, maka dalam satu, dua, atau tiga tahun ke depan kita bisa melihat manfaatnya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan harus dimulai sejak awal masa kepemimpinan, bukan dikebut menjelang akhir periode jabatan. Menurutnya, pembangunan yang mendadak di penghujung masa jabatan cenderung lebih bernuansa politik dibandingkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya tidak ingin pembangunan baru dikebut di tahun 2028 atau 2029. Jika kita membangun di akhir masa jabatan, itu bukan pembangunan yang sesungguhnya, melainkan pembangunan politik. Oleh karena itu, pembangunan harus dimulai sejak awal. Anggaran tahun pertama harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar kita bisa mengevaluasi hasilnya,” tambahnya.
Bupati Iksan juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala dalam penggunaan anggaran. Ia menekankan bahwa setiap OPD harus memastikan efektivitas program yang dibiayai, termasuk di sektor pertanian.
Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa jika tahun ini ada pengadaan sapi, maka harus dievaluasi tahun berikutnya apakah ternak tersebut berkembang atau tidak. Jika tidak, maka perlu ada perbaikan dalam perencanaan agar tidak mengulang kesalahan yang sama.
“Saya ingin kita semua berpikir bagaimana anggaran yang kita kelola benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Jangan hanya sekadar menghabiskan anggaran tanpa perencanaan yang matang. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun dengan proses yang benar dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan perlunya pengawasan terhadap dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK), agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak hanya sekadar disalurkan tanpa hasil yang jelas.
Musrenbang Kabupaten Morowali 2026 ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan usulan dan gagasan dalam pembangunan daerah.
Acara dilanjutkan penandatanganan berita acara, serta Pemaparan materi Musrenbang RKPD Tahun 2026 oleh DPRD Kabupaten Morowali, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Tengah, dan Bapelitbangda Kabupaten Morowali. (*/rilis)
