PALOPO, PAMORNEWS – Di tengah perdebatan seputar kebijakan sentralisasi keuangan, dimana SP2D harus sepersetujuan Walikota Palopo, justru datang dari legislator Taming M. Somba.
anggota DPRD Kota Palopo dari Fraksi Partai Gerindra, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah Walikota. Menurutnya, kebijakan ini adalah instrumen penting untuk menertibkan tata kelola keuangan daerah.
Pernyataan Taming Somba ini memberikan perspektif baru dalam dinamika anggaran daerah Palopo. Kebijakan sentralistik keuangan Walikota—yang diperkirakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)—seringkali menimbulkan pro dan kontra di lingkungan birokrasi dan politik lokal.
Taming Somba menyampaikan analogi yang tajam mengenai kebijakan tersebut.
”Ini saya umpakan rem untuk pengelolaan tata kelola keuangan yang baik,” tandasnya.
Menjaga Stabilitas Fiskal di Tengah Tantangan
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa Fraksi Gerindra melihat sentralisasi keuangan bukan sebagai upaya Walikota untuk memangkas kewenangan, melainkan sebagai mekanisme kontrol yang diperlukan. Dalam konteks pemerintahan daerah, “rem” ini sangat krusial, terutama jika dikaitkan dengan penurunan klaster keuangan daerah yang dialami Palopo belakangan ini.
Data menunjukkan bahwa perubahan klaster keuangan daerah telah berimbas langsung pada pemangkasan sejumlah tunjangan anggota DPRD, termasuk tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.
Kondisi ini menuntut penyesuaian anggaran yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih terpusat.
Dukungan Taming Somba—yang merupakan Sekretaris Fraksi di DPRD—terhadap langkah Walikota menunjukkan adanya konsensus politik dari Gerindra bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut kedisiplinan anggaran yang luar biasa.
Sentralisasi diharapkan mampu mencegah terjadinya pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran di tingkat OPD.
Misi Taming Somba sebagai ‘Penyambung Lidah’
Sebagai legislator yang dikenal membawa visi untuk memastikan program kerja Pemerintah Kota berjalan dengan baik dan merata, dukungan Taming Somba terhadap sentralisasi keuangan sejalan dengan misi besarnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien
Langkah sentralisasi ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi kunci untuk memulihkan klasifikasi keuangan daerah dan memastikan sumber daya diarahkan ke program-program prioritas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Palopo.
Dukungan politik dari Fraksi Gerindra ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Eksekutif dan Legislatif, mengubah kebijakan sentralisasi dari potensi konflik kewenangan menjadi alat reformasi tata kelola keuangan Palopo.(***)
