PALOPO — Polemik anggaran stunting sebesar Rp4 miliar yang dianggap minim, disikapi anggota DPRD Palopo. Untuk mendalami kebenarannya, Komisi I menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait pada November 2023, bulan depan.
Ketua Komisi I DPRD Palopo, Aris Munandar yang dimintai tanggapannya mengatakan ”Habis reses dijadwalkan, bulan depan,” ujarnya.
Warga Palopo membuat surat terbuka kepada Penjabat (Pj) Wali Kota terkait anggaran stunting Rp 10 miliar pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Palopo.
Namun angka tersebut dibantah Kepala DPPKB Palopo, Samsil Saide S.Si Apt MSi. Menurutnya, anggaran stunting pada Perangkat Daerah. (PD) yang dipimpinnya hanya Rp4 miliar pada APBD Pokok 2023. Anggaran Rp4 miliar itu dianggap minim sehingga penurunan angka stunting hanya 4,7 persen.
Kemudian dirincikan lagi BOKB. Dimana, honor/transport Tim Pendamping Keluarga (TPK) 429 orang Rp810 juta lebih. Pengadaan Bahan KB KIT (BKBKIT) untuk Balita Rp260 juta. Rehab gudang alat KB/kontrasepsi, pengadaan peralatan sofa, AC, laptop, dll, Rp200 juta.
Mini lokakarya pada sembilan kecamatan/48 kelurahan Rp117 juta. Audit kasus stunting pada sembilan kecamatan Rp 80 juta. Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Rp80 juta.
Disinggung baliho stunting yang dipasang di rumah RT/RW, Samsil mengatakan, anggarannya melekat pada Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) sebesar Rp. 54 juta. Nomenklaturnya berbunyi anggaran media Komunikasi dan Edukasi (KE) Pencegahan Stunting.
Angka stunting di Kota Palopo mengalami penurunan. Tahun 2021 sebanyak 357 kasus. Tahun 2022 sebanyak 344 kasus. Dan Agustus 2023 sebanyak 228 kasus atau 23,8 persen. Masih jauh dari target nasional yakni 14 persen. (*)
