Bungku, Pamornews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali berhasil menenangkan massa aksi melalui dialog terbuka dan duduk bersama.
Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Morowali Menggugat di halaman Kantor DPRD Morowali pada Selasa (01/09/2025) berlangsung aman, damai, dan tertib.
Ratusan massa aksi diterima langsung oleh Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, didampingi Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, Ketua DPRD Morowali, Hardianto Marzuki beserta anggota, Kapolres Morowali, AKBP Zulkarnain, Dandim 1311/Morowali, Letkol Inf. Abraham S. Panjaitan, serta unsur forkopimda lainnya.
Dalam aksinya, massa menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni:
Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Melaksanakan reformasi partai politik secara total.
Merevisi kebijakan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja agar lebih berpihak pada buruh dan pekerja.
Melaksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh.
Menolak impunitas pelaku pelanggaran HAM.
Menolak revisi KUHAP yang dinilai mengancam demokrasi.
Membebaskan massa aksi yang ditangkap di berbagai daerah tanpa syarat.
Dalam sambutannya, Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa, tenaga kerja, guru, serta masyarakat yang hadir.
“Hari ini kita menyaksikan sebuah pergerakan luar biasa. Momentum ini bukan hanya sekadar suara mahasiswa, tetapi juga suara rakyat, suara kita semua. Sebagai Bupati, saya hanya memiliki satu keinginan: bagaimana aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan baik, didengar, dan diwujudkan secara nyata,”tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Morowali adalah tanah yang kita cintai bersama. Orasi boleh dilakukan, aspirasi boleh disuarakan, tetapi kita semua dituntut menjaga perdamaian. Saya hadir bukan untuk mencari sorotan media, melainkan untuk memastikan rakyat saya tidak merasa ditinggalkan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Morowali, Hardianto Marzuki, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan berdiri bersama masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya.
“Kami sebagai perwakilan rakyat bukanlah siapa-siapa tanpa kepercayaan masyarakat. Posisi kami adalah mendengar, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Untuk isu nasional, kami mendukung aspirasi masyarakat, sementara isu-isu daerah segera kami tindak lanjuti, bahkan sebagian sudah dalam proses,”jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, aksi demonstrasi ditutup dengan penandatanganan berita acara bersama antara perwakilan massa aksi, DPRD Morowali, dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti tujuh tuntutan masyarakat.
Kegiatan berlangsung kondusif, penuh suasana kekeluargaan, hingga massa aksi membubarkan diri dengan damai.
