BUNGKU, PAMORNEWS –Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Morowali dan dihadiri oleh Bupati Morowali Iksan Baharuddin Abdul Rauf, Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto beserta rombongan, Inspektur Inspektorat Daerah Ashar Ma’aruf, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Morowali, serta staf Inspektorat Daerah.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Morowali dalam memperkuat sinergi pengawasan, pembinaan, dan pendampingan tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan efisien.
Dalam sambutannya, Bupati Morowali Iksan Baharuddin Abdul Rauf menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
“Kesepakatan ini bukan sekadar seremonial, tapi bentuk komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Pengawasan dan pendampingan dari BPKP serta Inspektorat sangat penting agar pengelolaan keuangan di setiap OPD benar-benar terkoordinasi dan sesuai aturan,” ujar Bupati Iksan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pengguna anggaran di lingkup OPD senantiasa berkoordinasi sebelum melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.
“Saya tidak ingin ada pelaksanaan program tanpa dasar yang jelas. Semua harus memiliki landasan hukum dan administrasi yang kuat. Jangan bekerja dulu baru dilaporkan. Ini demi kebaikan bersama agar keuangan daerah kita sehat dan transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Iksan menekankan pentingnya inovasi yang tetap berpegang pada aturan dan prinsip kehati-hatian dalam setiap program. Ia juga meminta Inspektorat memperketat pengawasan sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan agar permasalahan keuangan bisa dicegah sebelum audit dilakukan.
Sementara itu, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif Pemkab Morowali dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan.
“Kabupaten Morowali merupakan pemerintah daerah pertama di Sulawesi Tengah yang menandatangani MoU penguatan tata kelola dengan BPKP. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Agus.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan bahwa sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah menjadi langkah penting menuju tata kelola keuangan yang makin terpercaya.
“Akuntabilitas bukan sekadar arah, tetapi komitmen untuk melayani negeri. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui MoU ini, Pemerintah Kabupaten Morowali berharap pendampingan dari BPKP dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan internal, memperkuat sistem pengendalian, serta memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi.
SUMBER : www.Ikpofficial.kim.id
