PALOPO – Pj. Wali Kota Palopo, Drs. H. Firmanza DP, SH, M.Si., menghadiri kegiatan penyerahan sertipikat Barang Milik Daerah (BMD), dan sertipikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta sertipikat Wakaf dan sertipikat Lintas Sektor di Kota Palopo Tahun 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Palopo ini digelar di Gedung Saodenrae Convention Center (SCC) Kota Palopo. Jum’at, (23/5/2025).
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Aspar, S.SiT, MPA., dalam sambutannya mengatakan bahwa ada 15 sertipikat yang akan diserahkan, diantaranya sertipikat Lintas Sektor, Wakaf, dan sertipikat BMD.
Menurut Aspar, untuk aset Pemerintah Kota Palopo yaitu sebanyak 5 yang akan diserahkan pada hari ini.
“Dan khusus untuk Kota Palopo, bahwa PTSL kami cuma 300 dan Alhamdulillah hingga hari ini kami telah menyerahkan 149, dan kami berkomitmen 300 ini akan diselesaikan pada bulan Juni,” kata Aspar.
Selain itu, lanjut Aspar, juga ada sertipikat untuk BMD di Luwu Timur.
Sementara itu, Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, dan Kementerian ATR/BPN, serta Komisi II DPR RI, yang telah mempercayai Kota Palopo sebagai penerima manfaat program ini.
“Kami sangat sadar bahwa program ini adalah wujud sinergi pusat dan daerah yang perlu terus ditingkatkan ke depan, utamanya untuk keadilan agraria. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif ini,” kata Firmanza DP.
Sertifikat ini tentu bukan sekedar selembar kertas biasa, melainkan pelindung aset dari sengketa modal untuk berusaha dan sekaligus warisan berharga untuk anak cucu.
“Hari ini sebanyak 15 sertifikat diserahkan secara gratis kepada warga Palopo, kita berharap melalui pemilikan sertifikat dapat mengaktivasi sumber daya tanah menjadi lebih produktif,” lanjut Firmanza DP.
Firmanza DP juga menuturkan bahwa Pemerintah Kota Palopo berkomitmen untuk tetap memberi dukungan penuh dan memfasilitasi program-program yang didorong oleh kementerian ATR/BPN, baik itu pada sertifikasi BMD, PTSL, Wakaf, maupun Lintas Sektor.
“Kami juga sangat bersyukur karena telah bersama-sama kantor pertanahan Palopo mewujudkan kesepakatan warga atas konsolidasi tanah dalam rangka menciptakan kawasan permukiman yang lebih sehat, manusiawi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ke depan, lebih lanjut Firmanza DP, komunikasi koordinasi dan kerjasama ini diharapkan terus terjaga dan ditingkatkan lagi.
“Untuk itu, kami juga memohon dukungan penuh dari Komisi II DPR RI untuk mengawal upaya-upaya perbaikan tata kelola pertanahan di Kota Palopo dan tanah Luwu secara umum,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang turut hadir menuturkan bahwa, Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja dari kementerian ATR/BPN memiliki tugas fungsional untuk menjalankan tiga fungsi parlemen.
Diantaranya parlemen Pengawasan, Legislasi, dan Penganggaran di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang.
“Tentu hari ini sangat berbahagia, karena anggaran yang sudah kami bahas dan kami tetapkan di APBN tahun 2025 menunjukkan implementasi kinerja yang baik,” ucap Rifqinizamy Karsayuda.
Menurut Rifqinizamy Karsayuda, Program-program ini dihadirkan merupakan salah satu tema besar tanah untuk rakyat yang ditangani oleh Komisi II DPR RI sejak beberapa periode yang lalu.
“Kita ingin menghadirkan program tanah untuk rakyat dengan berbagai macam program agar kemudian masyarakat kita memiliki kepastian hukum atas tanah mereka,”pungkas Rifqinizamy Karsayuda.
Untuk diketahui, kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Kakanwil ATR/BPN Sulsel, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Ketua DPRD Palopo, Kepala Kantor Kemenag Kota Palopo dan para penerima sertipikat, serta para tamu undangan lainnya.
