BALIKPAPAN — Gelombang unjuk rasa mewarnai suasana di depan Kantor Wali Kota Balikpapan pada Senin (9/2/2026).
Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) turun ke jalan guna mengkritik kebijakan pemerintah kota yang dianggap lebih fokus pada aspek seremonial ketimbang menyelesaikan persoalan dasar warga.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten I Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Balikpapan, Zulkipli, turun langsung menemui massa untuk memberikan penjelasan terkait kendala yang dihadapi pemerintah.
Fokus pada Kewenangan dan Anggaran
Dalam orasinya, Zulkipli menekankan bahwa penyelesaian masalah infrastruktur, terutama jalan dan banjir, seringkali terbentur pada pembagian kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
”Kadang-kadang itu bukan kewenangan kita (Pemerintah Kota), dan ini perlu diluruskan terlebih dahulu agar publik memahami konteksnya,” ujar Zulkipli di hadapan massa aksi.
Selain masalah kewenangan, keterbatasan fiskal atau anggaran daerah menjadi tantangan utama.
Zulkipli mencontohkan, untuk menuntaskan masalah banjir di kawasan MT Haryono saja, dibutuhkan biaya yang sangat fantastis.
Berdasarkan master plan, anggaran yang diperlukan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Kritik “Hanya Bersolek”
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 Wita ini berlangsung cukup panas. Massa sempat membakar ban bekas dan terlibat aksi tarik-menarik pagar dengan aparat keamanan.
Koordinator Lapangan Bakwan, Jusliadin, menyatakan bahwa Balikpapan yang digadang-gadang sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya tidak hanya mempercantik diri lewat seremoni.
Poin utama tuntutan Aliansi Bakwan antara lain:
Penanganan banjir yang dinilai tidak konsisten dan lambat.
Krisis guru dan pemangkasan dana pendidikan.
Masalah keselamatan lalu lintas yang masih mengancam warga.
Proyek mangkrak, khususnya RS Sayang Ibu di Balikpapan Barat.
Komitmen Pemerintah
Meski mengakui adanya kendala biaya dan lahan, Zulkipli memastikan bahwa penanganan banjir tetap masuk dalam sembilan program prioritas Wali Kota.
Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk berdiskusi secara bertahap guna mencari solusi kolektif.
“Penanganan banjir tidak bisa ujuk-ujuk (tiba-tiba) selesai, ini perlu proses. Kita butuh kesabaran dan keseriusan bersama,” pungkasnya.(***)
