Morowalii __- Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai upaya penguatan perencanaan pembangunan yang berkeadilan gender, Jumat (23/10/2026).
Rakor yang berlangsung di Aula Bappelitbangda, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Bungku Tengah tersebut membahas terkait evaluasi pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2026 dan persiapan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Tahun Anggaran 2027.
Dalam arahannya, Sekretaris Bappelitbangda, Muh. Rais Lamusa, menyampaikan bahwa Anggaran Responsif Gender (ARG) bukan berarti memprioritaskan anggaran hanya untuk perempuan, melainkan memastikan adanya keadilan dalam setiap program pembangunan yang disusun agar memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.
“Dokumen PUG sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana komitmen kita di masing-masing OPD sebagai penanggung jawab untuk melakukan penginputan data. Keberhasilan program ini bukan hanya keberhasilan Bappeda atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, tetapi keberhasilan kita bersama,” tegasnya.
Ia juga berharap setelah pelaksanaan rakor ini, seluruh OPD dapat lebih responsif dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan, serta menekankan pentingnya komitmen dan tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penginputan kegiatan dan data pendukung PUG.
Sementara itu, perwakilan Inspektorat Kabupaten Morowali dalam tanggapannya menekankan agar penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Budgeting (GAB) tidak hanya menjadi formalitas pemenuhan dokumen. Menurutnya, dari data terakhir baru 6 OPD yang menyusun GAB dan 12 OPD yang memiliki focal point PUG.
Ia mengingatkan agar implementasi di lapangan benar-benar responsif gender. “Jangan hanya GAB-nya kita sudah buat, kemudian evaluasinya tidak. Responsif gender ini bukan berarti hanya perempuan, tapi fungsi. Fungsi laki-laki, perempuan, dan disabilitas harus diperhatikan, termasuk pembangunan fisik yang ramah bagi semua,” ungkapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan para pejabat fungsional OPD teknis terkait yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen OPD terkait pentingnya keadilan gender dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Adapun hasil keputusan pada Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG), sebagai berikut:
1. Melakukan desk ARG dengan jadwal tentative sebelum evaluasi oleh Dinas P3A Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Seluruh perangkat daerah (OPD) berkomitmen untuk melengkapi Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2026 paling lambat pada minggu ke-II November 2026;
3. Pembentukan Focal Point PUG di masing-masing OPD paling lambat minggu ke-I November 2026.(HD)
