Di BALIK megahnya wacana pembangunan nasional, ada sebuah luka yang terus menganga di pegunungan Luwu Utara.
Rampi, sebuah kecamatan yang secara administratif ada di peta, namun secara akses seolah terhapus dari peradaban.
Di sini, keterisoliran bukan lagi sekadar kata sifat, melainkan ancaman nyawa yang nyata.
Ironi “Ongkos Langit” di Bumi Luwu
Bayangkan sebuah wilayah di mana uang Rp1 juta habis hanya untuk sekali jalan di atas jok motor. Inilah tarif ojek menuju Rampi—mungkin yang termahal di jagad raya.
Jalan yang dilalui bukanlah aspal mulus, melainkan jalur maut berupa lumpur dalam dan tebing curam.
Bagi warga sehat, ongkos ini adalah beban ekonomi yang mencekik. Namun, bagi mereka yang sakit, ongkos ini adalah biaya menjemput nyawa. Saat seorang ibu hamil atau warga yang kritis harus ditandu atau diikat di atas motor melewati hutan belantara, di situlah kemanusiaan kita benar-benar diuji.
Keterisoliran ini begitu “menusuk” karena ia merampas hak paling mendasar manusia: hak untuk hidup sehat.
Rampi sebagai Kompas Perjuangan Provinsi Luwu Raya
Nestapa di Rampi inilah yang kemudian menjadi bahan bakar utama, sekaligus alasan paling logis, mengapa aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya terus menggema.
Perjuangan otonomi ini bukan sekadar mengejar kekuasaan, melainkan sebuah urgensi kemanusiaan yang didasari oleh:
Penyingkatan Rentang Kendali: Jarak birokrasi antara Rampi, Masamba, hingga Makassar terlalu lebar.
Dengan adanya Provinsi Luwu Raya, pusat pengambilan keputusan akan lebih dekat. Masalah Rampi tidak perlu lagi mengantre di meja panjang pemerintah provinsi yang jauh di Selatan.
Keadilan Anggaran (Fiscal Justice): Luwu Raya adalah lumbung kekayaan alam. Sangat ironis jika kekayaan dari bumi Luwu mengalir keluar, sementara warga di Rampi harus membayar satu juta rupiah hanya untuk keluar dari desanya.
Provinsi baru berarti kendali penuh atas anggaran untuk membedah isolasi wilayah yang selama ini terabaikan.
Kedaulatan Akses Kesehatan: Pembentukan provinsi baru adalah kunci untuk membangun infrastruktur kesehatan yang terintegrasi. Kita tidak ingin lagi mendengar ada warga yang meninggal di tengah jalan karena akses yang mustahil.
Rampi adalah bukti bahwa pembangunan yang “Makassar-sentris” atau “Pusat-sentris” telah gagal menyentuh relung terdalam Luwu.
Otonomi sebagai Solusi Nyawa
Mengintegrasikan penderitaan Rampi dengan isu pemekaran wilayah adalah sebuah keharusan.
Rampi adalah simbol mengapa Luwu Raya harus mandiri.
Perjuangan provinsi baru ini adalah sebuah manifesto untuk memastikan bahwa di masa depan, tidak ada lagi warga yang harus bertaruh nyawa di jalur berlumpur, dan tidak ada lagi “ongkos ojek sejuta rupiah” yang menjadi penghalang antara rakyat dan haknya untuk hidup layak.
Provinsi Luwu Raya bukan sekadar cita-cita politik; ia adalah sebuah janji untuk menyembuhkan luka di Rampi.(***)
