Home / Uncategorized

Rabu, 3 Desember 2025 - 12:27 WIB

Gelar Bimtek Produk Hukum Daerah dan Desa, Pemdakab Morowali : Pentingnya Sinkronisasi dan Koordinasi

Morowali – Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa. Mengusung tema “ Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah “, dengan tujuan pelaksanaan sebagai wadah dalam meningkatkan kemampuan teknis aparatur dalam merumuskan rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan desa. Bimtek tersebut dilaksanakan di Aula Hotel Soldadu, Bente. Rabu (03/12/2025)

Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum,Politik dan Pemerintahan Daerah, Andi Imran, S.STP.,MM resmi membuka kegiatan tersebut, turut hadir diantaranya, Kepala OPD atau yang mewakili, Kepala Desa se-Kabupaten Morowali, Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Morowali.

Baca juga  Alarm Birokrasi Palopo: Kebijakan 'SP2D Wajib Wali Kota' Dinilai Perangkap Politik!

Dalam sambutan yang Andi Imran bacakan, beliau menyampaikan bahwa dinamika dan pembangunan daerah juga desa semakin kompleks sehingga dibutuhkan sebuah kualitas regulasi yang lebih meningkat.

Produk hukum yang tidak tepat sering kali akan menimbulkan persoalan di lapangan yang mana diantaranya tumpang tindih kewenangan, lemahnya legal drafting serta kebijakan yang sulit untuk diimplementasikan.

Beliau menegaskan pula, bimtek tersebut menjadi wadah yang strategis sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur daerah dan desa dalam legal drafting, haromonisasi juga teknik penyusunan peraturan.

Baca juga  Bukan Lima, Cukup Tiga Tahun! Bupati Iksan Janji Bawa Perubahan Nyata di Morowali

Andi Imran juga menambahkan terkait pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum desa sudah semestinya diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam juga pariwisata yang berkelanjutan. “ Produk hukum yang kita lahirkan tidak hanya responsif terhadap dinamika pembangunan dan sosial masyarakat, tetapi juga harus adaptif terhadap tantangan zaman dan tetap menjunjung tinggi prinsip pelestarian lingkungan, keadilan sosial, serta keseimbangan ekonomi “, ujarnya.

Share :

Baca Juga

Uncategorized

Kebijakan Perampingan OPD Palopo Menuai Pro Kontra: Langkah Efisiensi vs Ancaman Non-Job Pejabat

Uncategorized

Menteri Desa, Menteri Hukum, dan Kepala BNN Resmikan POSBANKUM SULTENG

Uncategorized

Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah

Uncategorized

Pastikan Pelayanan Berjalan Baik, UPT Pariwisata Luwu Utara Pantau Kinerja Petugas ODTW Tamboke

Uncategorized

Uncategorized

Ciptakan Situasi Kamtibmas Aman dan Kondusif Jelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Polres Morowali dan Polsek Jajaran Intensifkan KRYD Malam Hari

Uncategorized

Dilantik sebagai Kadis Kominfo Luwu Utara, Andi Zulkarnaen: Amanah adalah Harga Diri

Morowali

Rapat TKKSD Bahas Draft Kesepakatan Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Morowali dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan