Home / Infrastruktur

Rabu, 10 Juni 2026 - 02:47 WIB

Hari Ini, Massa “Perlawanan Rakyat Kota Palopo” Bakal Geruduk KPK RI, Tuntut Transparansi Anggaran dan Seleksi PDAM

PALOPO, PAMORNEWS.COM — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam aksi “Perlawanan Rakyat Kota Palopo” dijadwalkan akan menggelar unjuk pada Rabu, 10 Juni 2026. Aksi ini menuntut keadilan serta transparansi terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan Pemerintah Kota Palopo.

​Berdasarkan dokumen surat pernyataan aksi yang diterima redaksi, massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 100 orang akan bergerak dari titik kumpul di Halte Universitas Cokroaminoto menuju lokasi aksi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

​Tuntutan Terkait PDAM dan Wali Kota

Dalam aksinya, massa membawa dua tuntutan utama yang ditujukan kepada instansi pusat. Pertama, mereka mendesak Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri untuk melakukan peninjauan dan seleksi ulang terhadap calon Direktur PDAM Kota Palopo.

Baca juga  Ojek Sejuta Rupiah dan Tangisan dari Rampi: Sebuah Manifesto Kedaulatan Luwu Raya

​”Kami menduga ada praktik nepotisme dalam seleksi tersebut yang melibatkan Ketua Tim Pilwalkot Palopo, Steven Hamdani, yang dinilai cacat prosedural,” ujar koordinator lapangan, Irfan, dalam surat pernyataannya.

​Kedua, massa secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota Palopo. Tuntutan ini mencakup tiga poin dugaan pelanggaran, yaitu:
​Dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan rumah pribadi Wali Kota.
​Adanya dugaan aliran dana dari sumbangan kontraktor.

​Dugaan praktik monopoli dalam proyek yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palopo yang dianggap merugikan keuangan negara.

Baca juga  Ojek Sejuta Rupiah dan Tangisan dari Rampi: Sebuah Manifesto Kedaulatan Luwu Raya

​”Kota Palopo Butuh Keadilan”

Aksi ini mengusung semangat bahwa transparansi harus ditegakkan dengan keberanian. Dalam selebaran aksinya, massa menegaskan: “Kota Palopo tidak butuh kekuasaan, tapi keadilan!”

​Koordinator lapangan, Irfan, menegaskan bahwa aksi ini murni sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa dan masyarakat terhadap kebijakan publik. Mereka berharap aparat penegak hukum, khususnya KPK, tidak menutup mata terhadap indikasi-indikasi penyimpangan yang terjadi di daerah.

Belum diperoleh tanggapan Pemkot Palopo terkait rencana aksi demonstrasi tersebut. (***)
SUmber : rilis”perlawanan rakyat Palopo
editor : aBa

 

Share :

Baca Juga

Infrastruktur

Ojek Sejuta Rupiah dan Tangisan dari Rampi: Sebuah Manifesto Kedaulatan Luwu Raya