MOROWALI UTARA– Sebuah adegan langka tersaji di ruas jalan Tompira-Bungku, Kabupaten Morowali Utara, Kamis.
Di tengah kemacetan panjang akibat jalan yang rusak parah dan sebuah truk mogok, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., memilih turun langsung. Ia meninggalkan mobil dinasnya dan berjalan kaki hampir dua kilometer, menembus lumpur dan berinteraksi langsung dengan warga yang terjebak.
Momen ini bukan sekadar blusukan biasa. Bagi Gubernur Anwar Hafid, kemacetan di Tompira adalah alarm keras yang menuntut tindakan segera.
“Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Saya turun langsung dari mobil, melihat sendiri bagaimana masyarakat harus berjibaku di jalan yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi daerah,” tulis Anwar Hafid dalam unggahan media sosialnya yang viral.
Infrastruktur Bukan Proyek, tapi Hak Dasar Rakyat
Jalan poros Tompira–Bungku
merupakan jalur vital yang menghubungkan antarkabupaten, menopang mobilitas logistik dan aktivitas ekonomi, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan yang masif di Morowali Utara. Kerusakan parah yang terjadi di lokasi ini dilaporkan telah berlangsung lama, bahkan disinyalir diperparah oleh intensitas curah hujan dan aktivitas kendaraan berat.
Dalam respons yang tegas dan cepat, Gubernur Anwar Hafid langsung menghubungi Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Bambang Razak, melalui video call dari lokasi macet.
“Pak Kepala Balai, bisa dilihat ini. Saya lagi di Tompira, macet total gara-gara jalan rusak berat di Bungit Timbe. Masyarakat semua mengeluh. Tolong kalau bisa dipercepat penanganannya,” desak Gubernur.
Penekanan Gubernur jelas: Infrastruktur bukan sekadar proyek, tapi kebutuhan dasar rakyat. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan keras kepada instansi terkait di tingkat pusat (BPJN berada di bawah Kementerian PUPR) untuk memprioritaskan perbaikan jalan negara yang menjadi hajat hidup orang banyak.
Sinergi dan Komitmen “Berani Tanggap”
Langkah mendesak dari Gubernur Anwar Hafid ini menorehkan babak baru dalam penanganan masalah infrastruktur di Sulteng. Kerusakan jalan di wilayah ini seringkali menjadi polemik antara tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Melalui aksi ini, Pemerintah Provinsi Sulteng menunjukkan sikap “Berani Tanggap”—sebuah komitmen untuk tidak menunggu birokrasi, melainkan hadir langsung dan mendorong solusi darurat.
Pihak Pemerintah Provinsi juga menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dengan BPJN dan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta di sekitar wilayah tersebut untuk penanganan sementara, membuka akses darurat, sambil menantikan perbaikan permanen. Diharapkan, dengan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan korporasi, urat nadi ekonomi Sulawesi Tengah ini dapat segera pulih, memastikan logistik dan pergerakan masyarakat kembali lancar.
