Home / LUWU RAYA

Kamis, 28 Mei 2026 - 05:17 WIB

LAPORAN BERSERI: MEMBEDAH JALAN TERJAL DOB LUWU RAYA (BAGIAN 1)

Mengurai Alasan Sulsel ‘Enggan’ Lepas Luwu Raya: Dari Nikel, Emas, hingga Sawit

​PALOPO – Pertanyaan besar mengenai mengapa impian masyarakat Tana Luwu untuk melihat terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya selalu membentur dinding tebal, perlahan mulai terkuak.

Hambatan terbesar disinyalir bukan lagi berada di koridor birokrasi Jakarta, melainkan tertahan di ibu kota provinsi induk: Makassar.

​Ketua Dewan Pengarah Badan Pemekaran Provinsi (BPP) DOB Luwu Raya, Muchtar Luthfi Andi Mutty, secara blak-blakan mengungkap akar persoalan tersebut.

Dalam sebuah wawancara santai namun bernada tajam di sebuah tayangan podcast baru-baru ini, ia menyebut keengganan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam mengeluarkan rekomendasi pemekaran didasari oleh kalkulasi ekonomi yang sangat pragmatis.

​Tana Luwu, dengan segala potensi alamnya, adalah “anak emas” yang selama ini menyusui kemakmuran fiskal Sulawesi Selatan.

​”Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mau melepas Luwu, karena Luwu ini adalah pundi-pundi keuangan Sulawesi Selatan,” ujar Luthfi Andi Mutty dalam tayangan podcast tersebut.

​Argumen Berbobot dari “Orang Dalam” Birokrasi

​Pernyataan Luthfi tersebut tentu bukan sekadar gertakan politik tanpa dasar. Sosok Luthfi Andi Mutty adalah seorang tokoh senior yang memiliki rekam jejak mentereng dan memahami seluk-beluk dapur pemerintahan dari tingkat daerah hingga pusat.

​Sebagai mantan Bupati Luwu Utara dua periode, mantan Anggota DPR RI, mantan Komisaris BUMN, hingga pernah dipercaya menjadi Staf Ahli Wakil Presiden RI Boediono, Luthfi memiliki legitimasi penuh dan data yang valid saat menguliti peta kepemilikan aset serta kontribusi finansial sebuah wilayah.

Baca juga  Buka Puasa Bersama 361 PPPK, Wabup Lutra: Harus Jadi Teladan yang Baik!

​Dari kacamata pengalamannya yang panjang itulah, ia melihat bahwa kehilangan wilayah Luwu Raya, bagi Makassar, sama saja dengan mengamputasi sebagian besar sumber pendapatan daerah yang paling potensial bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan.

​Dari Perut Bumi hingga Sektor Agraris

​Jika membedah peta ekonomi kawasan, Tana Luwu—yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo—memang merupakan zona megah dengan hamparan kekayaan alam yang komplit, mulai dari perut bumi hingga komoditas permukaan.

​Luthfi kemudian merinci deretan komoditas strategis yang membuat Sulsel “berat hati” dan berpikir seribu kali untuk merestui kemandirian Luwu Raya:

​Nikel dan Emas: Kawasan Luwu Timur sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat tambang nikel terbesar di dunia yang menjadi penyumbang royalti dan pajak terbesar bagi provinsi. Belum lagi potensi emas berskala besar yang saat ini tengah digarap dan dieksplorasi di wilayah Tana Luwu.

​Komoditas Perkebunan: Luwu Raya adalah episentrum hijau untuk tanaman kakao (cokelat) dan kelapa sawit. Perputaran ekonomi dari sektor perkebunan ini menjadi motor penggerak perdagangan ekspor Sulawesi Selatan.

Baca juga  Buka Puasa Bersama 361 PPPK, Wabup Lutra: Harus Jadi Teladan yang Baik!

​Kekayaan Maritim: Di sektor kelautan, budidaya rumput laut Tana Luwu menjadi salah satu komoditas unggulan yang memasok kebutuhan pasar nasional hingga pasar global.

​”Semua penghasilan potensial atau PDRB Sulawesi Selatan itu bersumber dari Luwu. Di sana ada nikel, sekarang emas lagi digarap, kemudian ada rumput laut, kakao, ada kelapa sawit,” tegasnya di depan mikrofon podcast.

​Dilema Rekomendasi: Kepentingan Fiskal vs Hak Politik

​Secara regulasi, restu atau rekomendasi dari pemerintah provinsi induk dan DPRD provinsi adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar untuk melangkah ke tahapan pemekaran selanjutnya di tingkat pusat. Namun, selama kalkulasi kehilangan pendapatan (fiskal) masih menghantui para pengambil kebijakan di Makassar, selama itu pula draf DOB Luwu Raya berpotensi tertahan di meja kerja.

​Bagi masyarakat Tana Luwu, realitas ini memicu ironi tersediri. Kekayaan alam yang mereka miliki justru menjadi “kutukan administratif” yang mengikat mereka untuk tetap berada di bawah bayang-bayang provinsi induk, demi menjaga stabilitas pundi-pundi keuangan Sulawesi Selatan.

​Namun, di balik angka-angka ekonomi dan kalkulasi laba-rugi daerah tersebut, ada hal lain yang jauh lebih mendasar yang bergejolak di dada masyarakat Luwu: sebuah kehormatan dan harga diri sebagai sebuah bangsa besar. (Bersambung ..)

https://www.facebook.com/share/v/18ZPWNMopX/

 

Share :

Baca Juga

LUWU RAYA

Buka Puasa Bersama 361 PPPK, Wabup Lutra: Harus Jadi Teladan yang Baik!