Bukan Sekadar Administratif, DOB Luwu Raya adalah Perjuangan Pride dan Harga Diri
PALOPO – Jika pada bagian pertama kita melihat bagaimana kekayaan sumber daya alam mulai dari nikel, emas, hingga sawit membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan “berat hati” melepas Tana Luwu, maka di bagian kedua ini tabir lain mulai terbuka.
Perjuangan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Luwu Raya ternyata bukan lagi sekadar urusan teknis birokrasi atau pemenuhan dokumen administratif di atas meja kerja.
Bagi masyarakat di jazirah utara Sulawesi Selatan ini, provinsi baru adalah simbol pemulihan kehormatan, sebuah perjuangan pride (rasa bangga), dan harga diri komunal.
Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pemekaran Provinsi (BPP) DOB Luwu Raya, Muchtar Luthfi Andi Mutty, dalam tayangan podcast yang memantik perhatian publik baru-baru ini.
”Isu daerah otonom itu adalah isu politik. Bukan isu administrasi, bukan isu teknis. Itu isu politik. Semua daerah otonom memberikan pride bagi sebuah daerah. Ada kebanggaan,” ungkap Luthfi dengan nada tegas.
Menggeser Narasi “Anak Tiri” Menjadi Kemandirian
Selama bertahun-tahun, narasi yang kerap digaungkan dalam setiap gerakan pemekaran daerah di Indonesia adalah sentimen ketimpangan pembangunan atau merasa “dianaktirikan” oleh pemerintah induk.
Namun, bagi Luthfi Andi Mutty, Tana Luwu sudah melewati fase romatika melankolis seperti itu.
Mantan Bupati Luwu Utara dua periode ini menilai masyarakat Luwu tidak perlu lagi mengemis perhatian dengan menggunakan narasi-narasi ketertinggalan.
Dengan modal geografis, sejarah peradaban yang besar, serta sokongan ekonomi yang masif (sebagaimana diuraikan pada Bagian 1), keinginan untuk berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi adalah hak politik yang sangat rasional.
”Jadi tidak usah kita bicara kita dianaktirikan atau apa semua. Ada rasa bangga kalau kita menjadi provinsi sendiri. Begitulah orang Luwu ini. Ada harga diri di situ,” tambah mantan Staf Ahli Wakil Presiden RI Boediono tersebut.
Pride Daerah: Energi di Balik Gerakan Akar Rumput
Faktor pride dan harga diri inilah yang menjelaskan mengapa tensi perjuangan DOB Luwu Raya di tingkat akar rumput tidak pernah benar-benar padam. Ketika riak-riak gerakan, diskusi publik, hingga aksi demonstrasi kembali mencuat ke permukaan, itu bukanlah mobilisasi politik sesaat, melainkan luapan ekspresi kultural masyarakat yang merindukan otonomi penuh.
Dalam sosiologi politik, pride suatu daerah sering kali menjadi bahan bakar paling efektif untuk menggerakkan pembangunan. Masyarakat yang memiliki rasa bangga terhadap daerahnya cenderung lebih partisipatif dan memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi untuk memajukan tanah kelahirannya.
Bagi warga Tana Luwu—yang secara historis mewarisi kebesaran Kedatuan Luwu sebagai salah satu kerajaan tertua dan berpengaruh di Nusantara—ikatan emosional terhadap identitas kewilayahan ini sangatlah kuat. Menjadi provinsi mandiri adalah langkah final untuk menegaskan kembali posisi strategis mereka di peta nasional.
Benturan Kepentingan: Angka Fiskal vs Kehormatan
Di sinilah letak benturan utamanya. Pihak provinsi induk di Makassar melihat Luwu Raya dari kacamata angka: kontribusi PDRB, pajak pertambangan, dan persentase pendapatan daerah. Sementara itu, masyarakat Luwu Raya melihat perjuangan ini dari kacamata eksistensi: hak untuk menentukan nasib sendiri, mengelola ruang hidupnya secara mandiri, dan meraih kembali martabat wilayahnya.
Namun, di tengah bisingnya desakan pemekaran dan besarnya gelombang dukungan masyarakat, tudingan miring kerap kali dialamatkan kepada para tokoh yang berada di barisan depan. Gerakan ini sering dituduh sebagai panggung politik musiman bagi para elite lokal demi mengincar kursi kekuasaan baru.
Bagaimana Luthfi Andi Mutty menjawab sinisme tersebut? Apakah perjuangan ini murni untuk masa depan Tana Luwu, atau ada syahwat jabatan tersembunyi yang sedang diincar?
(Bersambung ke Bagian Akhir/3: “Berusia 70 Tahun, Luthfi Andi Mutty Tegaskan Kawal DOB Luwu Raya Tanpa Ambisi Politik Pribadi”)
