Home / Luwu Utara

Sabtu, 27 Juni 2026 - 12:27 WIB

LSM PeMALU Desak DPRD Luwu Utara Gelar Hearing Terkait Status Izin PT Kalla Arebamma

MASAMBA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Masyarakat Luwu Utara (PeMALU) secara resmi melayangkan surat permohonan hearing atau dengar pendapat kepada Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Langkah ini diambil untuk mengklarifikasi polemik mengenai status Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kalla Arebamma di wilayah konsesi Kecamatan Rampi.

​Permohonan ini dipicu oleh adanya perbedaan data yang membingungkan publik. Dalam kegiatan sosialisasi, Pemerintah Daerah melalui Wakil Bupati Luwu Utara menyatakan bahwa izin PT Kalla Arebamma masih dalam tahap eksplorasi.

Namun, temuan data dari layanan publik justru menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memegang IUP Operasi Produksi Emas yang masa berlakunya tercatat sejak 25 April 2017 hingga 24 April 2037.

Baca juga  Penganiayaan di DPRD Lutra, Berlangsung di Depan Aparat

​Direktur LSM PeMALU, Ramadan S.Kom, menegaskan bahwa dialog terbuka sangat diperlukan guna menjamin transparansi progres kegiatan perusahaan.

​”Kami memohon agar dilakukan konfrontir data terkait izin tersebut. Hal ini penting untuk memastikan sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap peningkatan pembangunan daerah, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar pihak LSM dalam surat permohonannya, Jumat (26/6/2026).

​LSM PeMALU mengusulkan agar Komisi III DPRD Luwu Utara memfasilitasi pertemuan tersebut dengan mengundang seluruh pihak terkait, di antaranya pihak PT Kalla Arebamma, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas DPMPTSP, Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja, serta unsur kepolisian dan kejaksaan setempat.

Baca juga  PMTI Luwu Utara Dukung Penuh Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Lumbaa Pimpin PMTI 2026 - 2031

​Terkait isu fasilitas pemurnian atau smelter yang turut menjadi sorotan, Wakil Bupati Luwu Utara dalam percakapan terpisah memberikan tanggapan bahwa hingga saat ini, perusahaan tersebut masih berada pada tahap eksplorasi.

Menurutnya, pembangunan smelter merupakan indikator yang lazimnya baru dilakukan pada tahap operasional produksi.

​Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal resmi dari DPRD Luwu Utara terkait tindak lanjut permohonan hearing tersebut.

Publik kini menanti transparansi data guna mengakhiri polemik yang beredar di masyarakat mengenai aktivitas pertambangan di wilayah Rampi.(***)

 

 

Share :

Baca Juga

Luwu Utara

Terobosan Disdukcapil Luwu Utara: Bayi Baru Lahir Langsung Bawa Pulang Dokumen Kependudukan Lengkap

Luwu Utara

Gelar Sosialisasi Ketertiban dan Keamanan di SMAN 3, Camat Baebunta Minta Pelajar Bijak Bermedia Sosial

Luwu Utara

Kembangkan Bakat Sejak Dini, Kadisporapar Luwu Utara Buka Turnamen Sepak Bola U-13 di Kecamatan Bonebone

Luwu Utara

Bupati Luwu Utara Serahkan Langsung Akta Kematian Almarhum Arifin Junaidi di Acara Takziah Malam Ketiga

Luwu Utara

Akselerasi PAD, Bapenda Lutra Distribusi Dokumen Pajak di Sabbang Selatan dan Baebunta Selatan

Luwu Utara

Tim Tari MA DDI Masamba Juara I Ajang SMADEL Art Festival Tingkat SMA se-Luwu Utara

Luwu Utara

Pantang Surut di Tengah Keterbatasan: Dedikasi Petugas Kebersihan Luwu Utara Dalam Menjaga Wajah Kota Masamba

Luwu Utara

Perkuat Sinergi Pembangunan, Pemda Luwu Utara Usulkan 15 Paket Kegiatan Strategis di Musrenbang Provinsi*