PERTANYAAN besar menyelimuti peta politik Sulawesi Selatan. Mengapa restu untuk Provinsi Luwu Raya tak kunjung diberikan?
Jawabannya diduga kuat bukan pada masalah administrasi, melainkan pada ketergantungan ekonomi yang akut dan jejaring bisnis yang gurita.
Berikut adalah tiga alasan utama mengapa Sulawesi Selatan enggan melepas Luwu Raya:
1. “Ketergantungan Narkotik” terhadap PAD Luwu Timur
Luwu Timur bukan sekadar kabupaten bagi Sulsel; ia adalah cash cow (sumber uang). Berdasarkan data fiskal, kontribusi sektor pertambangan di Luwu Raya, khususnya nikel, menyumbang hampir separuh dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi.
Pajak Alat Berat & Air Permukaan:
Nilai setoran dari perusahaan tambang raksasa di Luwu Timur ke kas Pemprov Sulsel mencapai angka triliunan rupiah per tahun.
Efek Domino: Jika Luwu Raya lepas, postur APBD Sulsel akan “keropos” seketika. Sulsel akan kehilangan kemampuan untuk mendanai proyek-proyek mercusuar di wilayah selatan karena sumber pendanaan utamanya telah mandiri sebagai provinsi baru.
Luwu Timur bukan sekadar kabupaten bagi Sulsel; ia adalah cash cow (sumber uang). Berdasarkan data fiskal, kontribusi sektor pertambangan di Luwu Raya, khususnya nikel, menyumbang hampir separuh dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi.
Pajak Alat Berat & Air Permukaan:
Nilai setoran dari perusahaan tambang raksasa di Luwu Timur ke kas Pemprov Sulsel mencapai angka triliunan rupiah per tahun.
Efek Domino: Jika Luwu Raya lepas, postur APBD Sulsel akan “keropos” seketika. Sulsel akan kehilangan kemampuan untuk mendanai proyek-proyek mercusuar di wilayah selatan karena sumber pendanaan utamanya telah mandiri sebagai provinsi baru.
2. Gurita Bisnis “Lingkaran Dalam”
Analisis para pengamat mencium adanya kekhawatiran dari elit ekonomi yang berbasis di Makassar.
Selama puluhan tahun, rantai pasok pertambangan di Luwu Timur—mulai dari logistik, penyewaan alat berat, hingga pembersihan lahan—diduga kuat terafiliasi dengan figur-figur yang berada di lingkaran kekuasaan provinsi.
Kendali Birokrasi: Dengan tetap menjadi bagian dari Sulsel, segala urusan perizinan lingkungan (Amdal), pemanfaatan ruang, hingga koordinasi keamanan tetap berada di bawah kendali gubernur di Makassar.
Ketakutan Disrupsi: Pembentukan Provinsi Luwu Raya akan menciptakan “elit penguasa baru” di Palopo.
Hal ini berisiko menggeser pemain bisnis lama asal Makassar dan menggantinya dengan pengusaha lokal atau jejaring baru yang lebih dekat dengan otoritas provinsi baru tersebut.
Analisis para pengamat mencium adanya kekhawatiran dari elit ekonomi yang berbasis di Makassar.
Selama puluhan tahun, rantai pasok pertambangan di Luwu Timur—mulai dari logistik, penyewaan alat berat, hingga pembersihan lahan—diduga kuat terafiliasi dengan figur-figur yang berada di lingkaran kekuasaan provinsi.
Kendali Birokrasi: Dengan tetap menjadi bagian dari Sulsel, segala urusan perizinan lingkungan (Amdal), pemanfaatan ruang, hingga koordinasi keamanan tetap berada di bawah kendali gubernur di Makassar.
Ketakutan Disrupsi: Pembentukan Provinsi Luwu Raya akan menciptakan “elit penguasa baru” di Palopo.
Hal ini berisiko menggeser pemain bisnis lama asal Makassar dan menggantinya dengan pengusaha lokal atau jejaring baru yang lebih dekat dengan otoritas provinsi baru tersebut.
3. Geopolitik: Menjaga Dominasi “Selatan”
Secara tradisional, kiblat politik Sulawesi Selatan berada di wilayah selatan (Makassar, Bone, Gowa). Luwu Raya adalah satu-satunya penyeimbang kekuatan dari wilayah utara.
Jika Luwu Raya memisahkan diri, maka hegemoni politik Makassar atas wilayah utara akan hilang sepenuhnya.
Pemprov Sulsel khawatir kehilangan pengaruh strategis dalam menentukan arah kebijakan energi dan hilirisasi nasional yang saat ini berpusat di Luwu Timur.
Secara tradisional, kiblat politik Sulawesi Selatan berada di wilayah selatan (Makassar, Bone, Gowa). Luwu Raya adalah satu-satunya penyeimbang kekuatan dari wilayah utara.
Jika Luwu Raya memisahkan diri, maka hegemoni politik Makassar atas wilayah utara akan hilang sepenuhnya.
Pemprov Sulsel khawatir kehilangan pengaruh strategis dalam menentukan arah kebijakan energi dan hilirisasi nasional yang saat ini berpusat di Luwu Timur.
”Sulsel tanpa Luwu Raya ibarat tubuh tanpa organ vital. Secara ekonomi ia melemah, secara politik ia kehilangan taji di mata pemerintah pusat,” tulis sebuah catatan dari lembaga kajian daerah.
Diplomasi “Ulur-Tarik”
Diplomasi “Ulur-Tarik”
Keengganan ini diprediksi akan terus berlanjut dalam bentuk diplomasi “ulur-tarik”. Gubernur akan terus menyatakan dukungan secara lisan untuk meredam kemarahan massa, namun secara teknis-administratif, prosesnya akan dipersulit dengan berbagai alasan seperti moratorium pusat atau kajian teknis yang tak kunjung usai.
Bagi Makassar, melepas Luwu Raya bukan sekadar soal pemekaran wilayah, melainkan soal kehilangan kendali atas sumber daya strategis yang selama ini menjamin stabilitas dapur kekuasaan mereka.
(***)
(***)
