PALOPO, PAMORNEWS.COM — Raihan penghargaan Kota Palopo sebagai terbaik kedua nasional dalam pengendalian inflasi pada Kemendagri Awards 2026 menuai catatan kritis dari pihak legislatif. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Alfri Jamil, secara terbuka mempertanyakan indikator mendasar yang digunakan dalam menetapkan pencapaian tersebut.
Meski pemerintah pusat mengganjar Pemkot Palopo dengan dana insentif fiskal sebesar Rp2 miliar, DPRD menilai potret keberhasilan tersebut tidak linear dengan kondisi ekonomi riil di akar rumput.
”Apa indikatornya sehingga disebut terbaik kedua dalam bidang inflasi? Dari hasil pemantauan dan pengawasan kami di DPRD beberapa bulan lalu, kondisinya justru bertolak belakang dengan apa yang dirasakan masyarakat di lapangan,” ujar Alfri Jamil, Sabtu (30/5/2026).
Berdasarkan fungsi pengawasan legislatif, Alfri membeberkan empat indikator utama mengapa penghargaan tersebut patut dikritisi:
Harga Sembako di Pasar Masih Melambung Tinggi
Indikator pertama yang disorot DPRD adalah ketidaksesuaian harga pangan di pasar tradisional. Beberapa bulan lalu, DPRD bersama Tim Pengendalian Pangan dan Tim Saber (Sapu Bersih) Pengendalian Keamanan, Harga, dan Perizinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik.
”Kami turun langsung sebagai sampel ke Pasar Niaga Palopo (PNP) dan Pasar Andi Tadda untuk meninjau harga sembako. Faktanya, harga barang-barang kebutuhan pokok di lapangan masih tinggi dan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” ungkap politisi senior ini.
Rendahnya Serapan TPP ASN dan Macetnya Fiskal Daerah
Indikator kedua berkaitan dengan lambatnya perputaran fiskal (keuangan) domestik di Kota Palopo. Alfri menyebutkan bahwa salah satu penggerak utama urat nadi perekonomian di kota ini adalah belanja dari sektor Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, realisasinya justru sangat rendah. Belum cair atau lambatnya serapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkup Pemkot Palopo berdampak domino pada lesunya perekonomian kota.
”Perputaran fiskal daerah masih jauh dari harapan. Salah satu indikasinya, serapan TPP ASN sangat rendah. Karena uang tidak berputar di lingkup pegawai, dampaknya tingkat daya beli masyarakat umum ikut merosot tajam,” cetusnya.
Paradoks Deflasi: Harga Turun Bukan Karena Stabil, Tapi Daya Beli Loyo
Melanjutkan poin kedua, Alfri menjelaskan indikator ketiga mengenai fenomena angka deflasi. Menurutnya, jika ada data yang menunjukkan angka inflasi terkendali atau bahkan cenderung deflasi, hal itu jangan langsung diklaim sebagai prestasi.
Dalam kacamata ekonomi lapangan, deflasi atau penurunan harga yang terjadi di Palopo saat ini justru menjadi alarm bahaya bahwa masyarakat tidak memiliki uang untuk belanja.
”Tingkat deflasi yang masih tinggi ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat kita sedang sangat rendah. Jadi harga terlihat ditekan bukan karena intervensi pasar yang sukses, melainkan karena tidak ada transaksi yang bergairah dari konsumen,” urai Alfri.
Palopo Bukan Daerah Produsen
Indikator kritis terakhir adalah status Palopo yang bukan merupakan daerah produsen barang pokok. Secara teori rantai pasok, komoditas yang ada di Palopo umumnya didatangkan dari luar daerah, sehingga biaya logistik dan ketergantungan sektoralnya sangat tinggi. Kondisi ketergantungan ini dinilai sangat rentan dan kontradiktif dengan klaim stabilitas inflasi yang mandiri.
Hargai Data BPS, Namun Tetap Berpijak pada Fakta
Kendati melontarkan kritik tajam, Alfri menegaskan bahwa DPRD Palopo tetap menilai data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersifat objektif secara metodologi kelembagaan.
”Kami memahami BPS memiliki kewenangan dan indikator ilmiah sendiri dalam menetapkan data primer mengenai inflasi. Kami menilai itu objektif dari sisi lembaga mereka. Namun, pendapat saya selaku wakil rakyat, data tersebut tidak berbanding lurus dengan realitas lapangan serta daya beli masyarakat yang saat ini masih jauh dari harapan,” pungkasnya. (red)
