Morowali– Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, SE membuka secara resmi Sosialisasi Pembentukan Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang berlangsung di Aula Hotel Soldadu, Desa Bente Bungku Tengah, Kamis (04/12).
Sosialisasi Pos Bantuan Hukum di Kabupaten Morowali sebagai lembaga pemberian layanan hukum gratis bagi masyarakat yang merupakan program Presiden melalui Kementerian Hukum RI dan Pemerintahan Kabupaten Morowali melalui Bagian Hukum Setkab Morowali yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Iriane Iliyas menuturkan bahwa pos bantuan hukum nantinya akan berfungsi sebagai pusat layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan, yang dimulai dari konsultasi, advokasi hingga pendampingan di pengadilan.
“Pemerintah Daerah Morowali juga akan menggandeng lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi agar layanan yang diberikan memiliki kualitas kepastian hukum yang jelas sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kabupaten Morowali nomor 7 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.” Ungkapnya.
Lebih lanjut, Iriane berharap kepala desa dan lurah yang hadir dalam sosialisasi memanfaatkan kesempatan untuk menggali informasi terkait solusi dan layanan baik berupa informasi, konsultasi maupun pendampingan hukum.
Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, Perwakilan Kanwil Sulawesi Tengah Sopian, A.Md.IP.,SH.,MH, I Nyoman Sukamasa, SH.,MH dan Patricia Cicilia Maria, S.Kom, Kabag Hukum Bahdin Baid, SH.,MH, Pimpinan OPD serta lurah dan kepala desa se Kabupaten Morowali.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dan penyerahan sertifikat dari Kanwil Sulawesi Tengah kepada Kepala Desa Bahomoahi.
Sumber : Ikpofficial.kim.id
