PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta pada Selasa (13/1).
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penanganan serius terhadap maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang merusak ekosistem di wilayah Sulawesi Tengah.
Titik Rawan Tambang Ilegal: Gubernur menyoroti dua wilayah kritis, yakni kawasan Poboya (Kota Palu) yang rawan kecelakaan jiwa akibat prosedur ilegal, serta koridor Palu-Donggala yang dipenuhi tambang Galian C tak berizin.
Dampak Lingkungan: Praktik tambang non-prosedural telah memicu kerusakan lingkungan parah, pencemaran, hingga bencana ekologis seperti banjir bandang.
Ketegasan Izin: Dalam satu tahun kepemimpinannya bersama Wagub Reny Lamadjido, Pemprov Sulteng telah mencabut sejumlah izin tambang bermasalah, termasuk penghentian sementara operasional tambang nikel di Morowali Utara yang memicu banjir di pemukiman warga.
Respon Kementerian Lingkungan Hidup
Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan komitmennya untuk menindak tegas pelaku perusak lingkungan.
Pihaknya kini telah membentuk tim evaluasi dan pemetaan untuk meninjau seluruh areal kerja pertambangan di Sulawesi Tengah, khususnya setelah melihat dampak nyata banjir bandang di Morowali Utara.
”Kami meminta penguatan langkah dari pusat untuk menindak praktik yang menyalahi aturan demi keselamatan masyarakat,” ujar Anwar Hafid.
Konteks Bencana Terkini di Sulteng
Pertemuan ini terjadi di tengah situasi darurat bencana di Sulawesi Tengah. Berdasarkan laporan terbaru:
Banjir Bandang Donggala: Sebanyak 26 desa terdampak banjir dan longsor di wilayah Banawa dan Rio Pakava.
Infrastruktur: Brimob Polda Sulteng tengah membangun jembatan darurat di Labuan untuk memulihkan akses yang terputus.
Evaluasi Tambang: Penangkapan pelaku pembakaran kantor tambang di Morowali (6/1) menjadi sinyal meningkatnya tensi sosial akibat konflik pertambangan.(***)
