PALOPO — Pemerintah Kota Palopo resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon Direksi Perumda Air Minum (PERUMDA) Tirta Mangkaluku (TM) untuk periode 2026-2031. Berdasarkan pengumuman resmi Nomor: 002/PANSEL/III/2026, pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 1 April hingga 15 April 2026.
Namun, di balik proses seleksi ini, muncul sorotan tajam mengenai upaya “kejar tayang” untuk mempertahankan struktur tiga kursi direksi (satu Direktur Utama dan dua Direktur). Langkah ini dinilai kontroversial karena diduga kuat berbenturan dengan regulasi terbaru yang mengatur jumlah direksi berdasarkan rasio jumlah pelanggan.
Siasat Angka 50 Ribu Plus Satu
Informasi yang dihimpun Kanal Akhmad Baso, saat ini jumlah pelanggan PAM TM berada di kisaran 46.000. Merujuk pada aturan yang berlaku, jika jumlah pelanggan masih di bawah 50.000, maka struktur direksi idealnya hanya diisi oleh satu orang.
Untuk tetap mengakomodir formasi tiga direktur, PAM TM wajib memiliki minimal 50.001 pelanggan. Artinya, terdapat kekurangan sekitar 5.000 pelanggan yang harus dipenuhi dalam waktu sangat singkat—setidaknya sebelum pelantikan direksi baru dilakukan.
Risiko “Membagi Kemiskinan” Air
Meski tercatat ada sekitar 7.000 daftar tunggu (waiting list) calon pelanggan baru, persoalan utamanya bukan pada minat warga, melainkan pada kapasitas teknis produksi.
Saat ini saja, dengan 46.000 pelanggan, distribusi air di beberapa wilayah Kota Palopo sudah sering “ketar-ketir” dan dikeluhkan. Memaksakan tambahan 5.000 pelanggan baru tanpa dibarengi peningkatan infrastruktur dan penambahan debit air, dikhawatirkan hanya akan menurunkan kualitas layanan bagi pelanggan lama.
”Kondisi saat ini saja distribusi sudah sering macet. Bagaimana jika ditambah 5.000 pelanggan lagi tanpa ada tambahan infrastruktur memadai? Ini berisiko menciptakan krisis air baru hanya demi memenuhi syarat administratif jabatan,” ungkap seorang sumber teknis kepada media ini.
Jabatan vs Pelayanan Publik
Publik kini mempertanyakan moralitas di balik kebijakan ini. Apakah penambahan ribuan sambungan baru tersebut murni untuk perluasan akses air bersih, ataukah sekadar
“siasat” agar struktur direksi tetap gemuk demi kepentingan jabatan tertentu?
Jika benar aspek teknis dan kenyamanan pelanggan lama dikorbankan demi mengejar angka formalitas 50.001 pelanggan, maka kredibilitas Pansel dan Pemerintah Kota Palopo patut dipertanyakan. Jangan sampai beban gaji tiga direktur yang besar justru dibayar oleh warga dengan tetesan air yang semakin sulit mengalir ke rumah-rumah. (aBa)
