PALOPO, PAMORNEWS — Menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Bapak Alfri Jamil, mengenai indikator penilaian Kemendagri Awards 2026—di mana Kota Palopo meraih predikat Terbaik Kedua Nasional dalam Pengendalian Inflas.
Pemerintah Kota Palopo melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Andi Enceng, SE., M.Si., memberikan penjelasan komprehensif mengenai realitas di balik layar pencapaian tersebut.
Pemkot Palopo menegaskan bahwa penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini merupakan prestasi riil hasil kerja keras sepanjang tahun anggaran 2025, bukan hasil rekayasa, dan melibatkan variabel penilaian yang sangat luas.
Hasil Kolaborasi Multi-Sektor yang Tak Diketahui Publik
Andi Enceng mengungkapkan bahwa di balik penghargaan berskala nasional ini, ada kerja keras dan sinergi yang sangat solid dari berbagai instansi di dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palopo, yang selama ini perannya mungkin kurang terekspos ke publik.
”Prestasi ini bukan kerja Pemkot sendiri. Ini adalah buah dari kolaborasi luar biasa di dalam TPID, yang di dalamnya beranggotakan unsur Kejaksaan Negeri, Polres Palopo, Kodim 1403/Palopo, serta Satgas Ketahanan Pangan yang melekat di Polres.
Selain itu, kita secara intensif mendapatkan konsultasi metodologi (MDC) dari Bank Indonesia (BI). Sinergi lintas sektor inilah yang menjadi variabel utama penilaian pusat,” ungkap Andi Enceng.
Klarifikasi dan Jawaban Teknis Terhadap Catatan DPRD
Untuk menjawab empat indikator kritis yang dilontarkan oleh pihak legislatif, Pemkot Palopo memaparkan fakta-fakta lapangan dan strategi rantai pasok yang telah berjalan:
Terkait Fluktuasi Harga Sembako di Pasar:
Pemkot Palopo bersama unsur Polres, Kodim, dan Kejaksaan di TPID secara gencar melakukan intervensi berupa operasi pasar.
Jika dalam pengawasan ditemukan adanya kelangkaan atau lonjakan harga pada bahan pangan tertentu, tim langsung bergerak cepat mencari solusi konkret di hulu, bukan sekadar memantau di hilir.
Status Palopo Bukan Daerah Produsen Justru Jadi Nilai Plus:
Mengenai status Palopo sebagai daerah non-produsen, Andi Enceng justru menekankan bahwa poin inilah yang membuat Palopo dinilai sangat berhasil oleh Kemendagri. Ketidakmandirian produksi pangan diatasi dengan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang sangat taktis.
”Betul kita bukan produsen utama, tetapi kita punya solusi melalui KAD. Ketika beras dan telur di pasar kita menipis, kita langsung intervensi dengan mendatangkannya dari Sidrap. Begitu juga dengan kebutuhan sayur-mayur, kita pasok langsung melalui jalur kerja sama dengan Enrekang, dan daerah produsen lainnya. Langkah taktis ini memotong mata rantai spekulan sehingga harga tetap terkendali,” jelasnya.
Fenomena Deflasi dan Daya Beli:
Deflasi yang terjadi di beberapa periode sepanjang 2025 bukanlah indikator mutlak bahwa daya beli masyarakat lumpuh total. Sebaliknya, itu adalah hasil dari keberhasilan TPID dalam memastikan pasokan barang dari daerah mitra (seperti Sidrap dan Enrekang) masuk ke Palopo dengan lancar dan melimpah, sehingga harga secara otomatis terkoreksi turun dan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat di akar rumput.
Serapan TPP ASN dan Fiskal Daerah:
Mengenai lambatnya perputaran fiskal akibat realisasi TPP ASN, Pemkot Palopo menegaskan komitmennya untuk terus melakukan akselerasi. Kedisiplinan tata kelola keuangan berdasarkan regulasi terbaru memang memerlukan ketelitian di masa transisi, namun langkah-langkah percepatan serapan anggaran terus dipacu agar dampak sirkulasi uangnya segera memperkuat daya beli masyarakat.
Menghargai Fungsi Pengawasan Legislatif
Pemerintah Kota Palopo sangat menghargai fungsi pengawasan, check and balance, serta sidak yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Palopo beserta jajaran legislatif. Masukan mengenai kondisi riil di Pasar Niaga Palopo (PNP) maupun Pasar Andi Tadda akan selalu menjadi bahan evaluasi berkala bagi TPID.
Namun, Pemkot juga mengajak seluruh pihak untuk bersikap objektif terhadap data resmi. Penilaian Kemendagri Awards dan data Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metodologi ilmiah yang valid dan diuji secara nasional.
”Kami sangat berterima kasih atas pengawasan dari DPRD. Namun kami juga ingin publik tahu bahwa penghargaan ini adalah pengakuan nyata dari pemerintah pusat atas komitmen regulasi, anggaran, inovasi, dan khususnya semangat gotong royong TNI, Polri, Kejaksaan, BI, dan Pemkot dalam menjaga perut masyarakat Palopo tetap aman.
Dana insentif fiskal sebesar Rp2 miliar yang berhasil kita raih dari prestasi ini, sepenuhnya akan kita kembalikan untuk program-program intervensi pasar dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Andi Enceng.(***)
editor: aBa
