PALOPO- Pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo lintas partai di Kecamatan Bara langsung membuahkan tindak lanjut cepat.
Aspirasi warga yang mengeluhkan tingginya beban pembayaran air bersih PDAM, carut-marut pengelolaan parkir, retribusi daerah, hingga insentif RT/RW dan LPMK langsung direspons dengan penjadwalan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Palopo, Kamis (19/11/2026) besok.
Dalam forum reses daerah pemilihan (dapil) yang digelar di Kecamatan Bara, Rabu (18/11/2026), hadir sejumlah legislator lintas fraksi, di antaranya Bata Manurun, Aris Munandar, Taming Somba, Sadam, serta Aldi.
Di hadapan para wakil rakyat tersebut, salah seorang Ketua RT di Kecamatan Bara, Abidin Topallawarukka, S.H., menyuarakan langsung sejumlah persoalan krusial yang dirasakan masyarakat di tingkat akar rumput.
Abidin menyoroti lonjakan pembayaran tagihan pelanggan PDAM yang dinilai tidak wajar serta carut-marutnya penataan dan pungutan juru parkir di sejumlah titik keramaian.
Selain itu, ia secara tegas meminta perhatian pemerintah terkait insentif Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua LPMK.
Menurutnya, jika besaran insentif tersebut belum mampu dinaikkan, nilainya minimal dikembalikan seperti pada masa pemerintahan sebelumnya.
Persoalan pungutan retribusi daerah juga menjadi sorotan tajam dalam penyampaiannya. Abidin membandingkan kebijakan saat ini dengan pemerintahan terdahulu yang dinilai mampu mengumpulkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus membebani masyarakat kecil, bahkan warga justru dimudahkan dalam mengakses berbagai program bantuan.
la menekankan bahwa pemerintahan Kota Palopo yang baru seharusnya hadir untuk menjauhkan masyarakat dari jurang kemiskinan, bukan justru melahirkan kebijakan retribusi yang terkesan menjadi ancaman dan membuat rakyat kian sengsara.
Senada dengan hal tersebut, warga lainnya, Alan, turut
mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap penerapan kebijakan retribusi yang kian ketat, mulai dari retribusi sampah hingga pendeteksian meteran air.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan membuat masyarakat semakin kesulitan di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Menyikapi berbagai keluhan dan kritik konstruktif tersebut, para anggota DPRD Kota Palopo yang hadir dalam reses langsung mengambil langkah konkret dengan membawa persoalan warga Bara ke meja rapat resmi dewan.
Tidak menunggu waktu lama, aspirasi tersebut langsung diagendakan untuk dibahas melalui RDP bersama instansi terkait di Kantor DPRD Palopo pada esok hari.
Agenda RDP besok diharapkan dapat menghadirkan manajemen Perumda Tirta Mangkaluku (PDAM) Kota Palopo serta dinas teknis terkait pengelolaan parkir, retribusi daerah, dan pemerintahan kelurahan guna mencari solusi konkret serta memberikan kejelasan kepada masyarakat. (***/










