PALOPO – Kunjungan jajaran pimpinan dan anggota DPRD Luwu Utara ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperjuangkan Provinsi Luwu Raya memicu tanggapan kritis dari Afrianto Nurdin.
Ia menilai, lobi-lobi di tingkat pusat tidak akan membuahkan hasil maksimal jika hanya bermodalkan narasi “keinginan rakyat” tanpa dibarengi dengan dokumen kajian teknokratis yang mendalam.
Afrianto menekankan bahwa Bappenas adalah lembaga yang bekerja berbasis data dan perencanaan makro.
Oleh karena itu, menyodorkan peluang kemandirian fiskal saja tidaklah cukup untuk mengetuk pintu moratorium.
”Semestinya yang dibawa ke Bappenas itu dokumen kajian posisi strategis Luwu Raya dalam konteks regional. Kita harus bicara seberapa penting Luwu Raya terhadap perekonomian daerah di sekitarnya,” komentar Afrianto via akun medsosnya.
Potensi Teluk Bone: ‘Trigger’ Ekonomi Sulawesi
Menurutnya, nilai tawar utama Tana Luwu terletak pada letak geografisnya yang berada di kawasan strategis Teluk Bone. Ia berharap para pengambil kebijakan mulai menggeser narasi perjuangan dari sekadar pemekaran administratif menjadi pembangunan pusat pertumbuhan baru.
”Bukan cuma soal fiskal atau ekonomi internal. Luwu Raya ini harus diposisikan sebagai episentrum regional yang mampu mentriger daerah lain. Banyak aspek bisa ditelaah dari posisi kita di Teluk Bone,” tambahnya.
Kewenangan Strategis untuk Percepatan Pembangunan
Lebih jauh, Afrianto menyoroti bahwa esensi dari pembentukan Provinsi Luwu Raya adalah soal kedaulatan desain kebijakan. Dengan menjadi provinsi, Luwu Raya memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengeksekusi pembangunan tanpa harus terhambat birokrasi yang panjang.
”Ketika terbentuk provinsi, maka kewenangannya menjadi lebih strategis untuk mendesain kebijakan pembangunan daerah sendiri. Ini soal percepatan,” jelasnya.
Pesan untuk Pejuang Provinsi
Afrianto berharap kritik ini menjadi masukan agar kunjungan-kunjungan ke kementerian pusat selanjutnya membawa “amunisi” yang lebih berat, yakni:
Analisis Dampak Regional: Kontribusi Luwu Raya bagi Sulawesi.
Kajian Geopolitik: Peran Teluk Bone dalam konektivitas nasional.
Peta Jalan Teknokratis: Desain percepatan infrastruktur wilayah terpencil.
”Kita ingin pusat melihat bahwa tanpa Provinsi Luwu Raya, ada potensi ekonomi nasional yang hilang di Teluk Bone,” tutupnya.
Kritik Afrianto ini menjadi alarm bagi para pejuang pembentukan Provinsi Luwu Raya untuk segera membenahi strategi komunikasi dan lobi di tingkat pusat.(***)
