KUTIM– Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat langkah antisipasi untuk memastikan pemilu berjalan lancar dan kondusif. Dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah (TP3D) yang digelar di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (21/11/2024), Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengelola potensi kerawanan politik dan sosial.
“Pilkada bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal menjaga stabilitas daerah. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan,” ujar Agus dalam pertemuan yang dihadiri Ketua DPRD Kutim Jimmi, Ketua KPU Kutim Siti Akhlis Muafin, Ketua Bawaslu Kutim Aswadi, dan unsur TP3D lainnya.
Agus menyoroti pentingnya pemetaan wilayah rawan konflik sebagai prioritas utama. Beberapa daerah di Kutim, seperti Kecamatan Teluk Pandan, disebut memiliki potensi kerawanan tinggi. Ia menegaskan bahwa keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus dijaga ketat agar tidak ada intimidasi atau pelanggaran, seperti praktik pemilih ganda.
“Stabilitas adalah kunci. Kita harus hadir di setiap titik rawan untuk memastikan tidak ada gangguan selama proses pemilu berlangsung,” kata Agus.
Selain pengamanan TPS, distribusi logistik pemilu seperti surat suara menjadi isu krusial yang dibahas. Agus meminta seluruh camat dan penyelenggara pemilu memastikan distribusi berjalan lancar tanpa kendala teknis atau logistik.
“Keterlambatan distribusi sekecil apa pun bisa memunculkan masalah besar. Ini harus jadi perhatian semua pihak,” tegasnya.
Dalam era informasi digital, penyebaran berita palsu (hoaks) menjadi salah satu tantangan terbesar. Agus meminta tim TP3D memperketat pengawasan terhadap aktivitas di media sosial, mengingat potensi disinformasi yang dapat memicu ketegangan.
“Kita hidup di era digital, di mana informasi menyebar dengan cepat. Hoaks adalah ancaman nyata yang bisa merusak suasana politik,” jelasnya. Agus juga mendorong masyarakat untuk bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi.
Agus menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada hari pencoblosan, tetapi juga pasca-Pilkada. Menurutnya, potensi sengketa hasil pemilu atau ketidakpuasan pihak tertentu sering kali menjadi pemicu konflik yang perlu dikelola dengan bijak.
“Periode pascapemilu adalah waktu krusial. Stabilitas politik harus tetap terjaga, apapun hasilnya,” imbuhnya.
Melalui koordinasi intensif, Agus optimistis bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman dan menjadi contoh demokrasi yang baik di tingkat daerah. Ia berharap sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat dapat menciptakan suasana pemilu yang damai.
“Kesuksesan Pilkada bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat. Dengan persiapan matang, saya yakin kita bisa menciptakan sejarah demokrasi yang positif untuk Kutai Timur,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen Pemkab Kutim untuk menghadirkan pesta demokrasi yang tidak hanya transparan, tetapi juga aman dan kondusif. Dengan pengawasan ketat di lini digital, logistik, hingga potensi konflik, Pilkada 2024 diharapkan menjadi momen kebanggaan bagi masyarakat Kutim. (adv)
