Bukan “Orang Kedua”, Para Staf Ahli Ambil Alih Panggung Palopo
PALOPO — Awal masa jabatannya, figur Wakil Walikota (Wawali),Palopo, Akhmad Syarifuddin hadir hampir di setiap agenda penting, menjadi wajah Walikota saat berhalangan.
Namun, beberapa waktu terakhir, pemandangan itu mulai berubah. Sorotan kamera dan mikrofon kini lebih sering tertuju pada sosok yang tadinya berada di balik layar: Para Staf Ahli Walikota.
Pergeseran peran ini menimbulkan bisik-bisik di kalangan politisi lokal dan masyarakat.
Apakah ini murni efisiensi birokrasi, atau ada sinyal lain dari dapur kekuasaan Walikota Palopo?
Wawali: Dari Sorotan ke Ruang Sunyi
Pada awal-awal kepemimpinan kepala daerah, Wakil Walikota biasanya menjadi bumper atau perwakilan utama Walikota dalam kegiatan protokoler dan seremonial, memungkinkan
Walikota fokus pada perumusan kebijakan strategis.
Di Palopo, pola ini tampak jelas di awal. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, nama Wawali jarang muncul dalam daftar perwakilan untuk acara-acara publik, seperti seminar, wisuda, peresmian, hingga forum konsultasi publik.
”Awalnya, kami selalu melihat beliau (Wawali) di mana-mana. Sekarang, hampir setiap kali Walikota berhalangan, yang datang itu Pak Taufiq, atau staf ahli bidang lainnya, pak Amir Santoso Atau Pak Ancu ujar seorang ASN Pemkot Palopo yang enggan disebut namanya.
“Ini memicu pertanyaan, karena peran Wawali seharusnya lebih sentral.”
Akselerasi Staf Ahli:
Dari Penasihat ke Eksekutor Lapangan
Di sisi lain, Staf Ahli Walikota, khususnya bidang Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi, kini menjadi delegasi andalan. Sosok seperti Drs. Taufiq Gurrachman, M.Si., misalnya, terlihat aktif mewakili Walikota dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD hingga membuka seminar-seminar teknologi.
Secara regulasi, peran Staf Ahli adalah memberikan pertimbangan strategis. Namun, dalam praktik birokrasi modern, fungsi mereka sering diperluas.
Achyar Amir , seorang pengamat kebijakan publik , menjelaskan fenomena ini sebagai berikut:
“Secara formal, Staf Ahli memang bisa mewakili. Walikota dapat menugaskan Staf Ahli yang kompeten di bidangnya, terutama untuk acara yang sifatnya sangat teknis atau membutuhkan pemahaman detail perencanaan. Ini bisa dibaca sebagai strategi ‘The Right Man on The Right Job’.”
Namun, Achyar juga menambahkan bahwa pergeseran ini perlu dicermati. “Jika Staf Ahli justru lebih sering hadir di acara protokoler umum yang sejatinya adalah porsi Wakil Walikota, maka publik berhak bertanya tentang efektivitas kemitraan antara Walikota dan Wawali.
Apakah pembagian tugas mereka sudah berjalan seimbang dan tanpa kendala internal?”
Membaca Isyarat di Balik Pendelegasian
Dalam politik lokal, minimnya kehadiran “orang kedua” di ruang publik sering diasumsikan sebagai adanya jarak atau pengurangan porsi wewenang. Apalagi, dinamika politik Pilkada Palopo yang baru saja usai cukup alot dan memunculkan berbagai isu hukum, yang tentunya memerlukan konsolidasi dan penyesuaian intensif di tubuh birokrasi.
Terdapat dua kemungkinan utama di balik fenomena ini:
Efisiensi Kekuasaan (Wajah Positif): Walikota benar-benar memanfaatkan Staf Ahli sebagai perpanjangan tangan yang profesional di bidang spesifik, sementara Wawali fokus pada tugas pengawasan atau program strategis internal yang tidak terekspos media.
Dinamika Politik Internal
Walikota secara bertahap mengurangi porsi pendelegasian kepada Wawali untuk memusatkan kekuasaan atau menghindari potensi perbedaan pandangan yang mungkin muncul di forum publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Walikota maupun Wakil Walikota Palopo mengenai isu pendelegasian tugas ini.
Namun, mata publik dan pengamat akan terus mengawasi, karena keseimbangan peran antara Walikota dan Wakil Walikota adalah kunci stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.
Kehadiran Staf Ahli yang kini mendominasi panggung perwakilan Palopo mungkin efisien secara teknis, namun secara politik, ia meninggalkan satu pertanyaan besar: Di mana posisi sentral Wakil Walikota yang sesungguhnya?(***)
