[Mantan Kapolda Kaltim Safaruddin]
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irjen Pol (Purn) Safaruddin, memberikan kritik tajam terhadap kinerja institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Dalam rapat Panja Reformasi Polri, mantan Kapolda Kalimantan Timur ini secara blak-blakan menyebut bahwa bidang Reserse (Serse) merupakan unit yang paling berkontribusi negatif terhadap citra kepolisian di mata publik.
Fokus pada Pembenahan Kultur
Safaruddin menegaskan bahwa reformasi Polri tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat struktural atau regulasi, melainkan harus menyentuh akar masalah, yaitu kultur.
Menurutnya, praktik transaksional dalam penanganan perkara di tingkat penyelidikan dan penyidikan (lidik dan sidik) masih menjadi keluhan utama masyarakat.
”Masalah di tingkat pelayanan dasar, mulai dari SPKT hingga proses reserse, itu adalah masalah kultur yang tidak pernah selesai. Reserse adalah bagian yang paling banyak memberikan kontribusi negatif kepada citra Polri karena bersentuhan langsung dengan nasib hukum seseorang,” ujar Safaruddin di depan Tim Panja Reformasi, beberapa waktu lalu.
Soroti Pungli dan Kesejahteraan
Selain masalah penegakan hukum, Safaruddin juga menyoroti rantai masalah yang dimulai dari proses rekrutmen. Ia mengungkap adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan anggota Polri yang mencapai angka ratusan juta rupiah.
Hal ini, menurutnya, menciptakan mentalitas “kembali modal” saat anggota tersebut bertugas, terutama di fungsi basah seperti Reserse.
Sebagai solusi, ia menawarkan dua langkah radikal:
Sanksi Pemecatan:
“Ketika dia (anggota) memainkan kasus, langsung pecat. Harus ada hukuman yang sangat tegas,” tegasnya.
Peningkatan Kesejahteraan: Ia mengusulkan agar gaji anggota Polri ditingkatkan secara signifikan sehingga tidak ada lagi alasan untuk menerima suap atau melakukan pungli dalam menangani perkara.
Safaruddin meminta tim reformasi Polri untuk tidak lagi menjalankan reformasi yang “maju-mundur” tergantung siapa pimpinannya.
Ia berharap ada sistem yang konsisten untuk mengawasi penyidik agar bekerja profesional tanpa intervensi kepentingan atau materi.
Kritik ini diharapkan menjadi alarm bagi Mabes Polri untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran, khususnya di jajaran reserse kriminal, guna memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat tergerus oleh berbagai oknum penyidik di lapangan.
