PALOPO — Persoalan tumpukan sampah di Kota Palopo bukan sekadar masalah estetika atau bau tak sedap, melainkan sebuah persoalan matematis yang rumit antara ketersediaan armada, biaya operasional, dan keterbatasan anggaran.
Berdasarkan kalkulasi logistik yang dipaparkan oleh Arsul San , mantan Kepala Dinas Kebersihan di era Walikota Tenriadjeng, terlihat jelas adanya jurang lebar antara beban kerja di lapangan dengan kemampuan finansial pemerintah.
Dilema “Ritase” dan Biaya BBM Non-Subsidi
Logika pengangkutan sampah di Palopo bertumpu pada frekuensi pengangkutan atau ritase. Dengan kebutuhan 48 unit truk ditambah 5 arm roll, operasional yang ideal menuntut 6 kali pengangkutan per hari (terbagi dalam dua shift). Secara akumulatif, ini berarti ada 318 kali pergerakan truk menuju TPA dalam sehari.
Titik kritisnya terletak pada penggunaan BBM non-subsidi. Dengan asumsi konsumsi 3 liter per ritase, biaya BBM saja sudah menembus angka sekitar Rp389 juta per bulan.
Jika ditambah dengan upah tenaga kebersihan sekitar Rp104 juta, maka total biaya “telanjang” hanya untuk memindahkan sampah dari TPS ke TPA mencapai hampir setengah miliar rupiah setiap bulannya.
Angka ini baru menyentuh aspek pengangkutan. Belum termasuk biaya perawatan armada yang menua, gaji penyapu jalan, pengawas, hingga operasional alat berat di lokasi TPA. Bagi pemerintah daerah dengan ruang fiskal yang terbatas, angka ini adalah beban tetap (fixed cost) yang sangat mencekik.
Desentralisasi dan Kemandirian Kawasan Padat
Solusi yang ditawarkan melalui partisipasi masyarakat, terutama di kompleks perumahan mapan seperti BTN Merdeka, Anggrek, Bogar, hingga Luminda, adalah langkah strategis untuk “memotong mata rantai” beban APBD.
Kawasan perumahan yang dihuni masyarakat menengah ke atas seharusnya mampu mengelola sampahnya secara mandiri hingga ke TPA atau setidaknya melakukan reduksi di sumbernya. Desentralisasi pengelolaan sampah ini memiliki dua keuntungan utama:
Pengurangan Beban Armada: Truk pemerintah bisa dialokasikan untuk wilayah pasar atau kawasan padat penduduk yang ekonominya lebih rendah.
Efisiensi Biaya BBM: Pengurangan ritase di kawasan perumahan elit secara otomatis menurunkan pengeluaran harian BBM pemerintah secara signifikan.
Kesadaran Publik sebagai “Investasi” Kebersihan
Kalkulasi Arsul memberikan pesan kuat bagi warga Palopo: Pemerintah akan selalu kewalahan jika pola penanganan sampah masih bersifat konvensional (angkut-buang).
Tanpa adanya pengelolaan mandiri di tingkat rumah tangga atau perumahan, anggaran daerah akan terus tersedot hanya untuk urusan bahan bakar truk, sementara infrastruktur publik lainnya mungkin akan terbengkalai.
Keterbatasan anggaran bukan lagi sekadar alasan klasik, melainkan realitas angka yang harus dipahami oleh publik.
Tantangan bagi Pemerintah Kota Palopo saat ini adalah bagaimana mengonversi data biaya yang tinggi ini menjadi kebijakan yang mendorong kemandirian warga dalam mengelola limbah domestik mereka.(***)
