Home / Uncategorized

Senin, 6 Oktober 2025 - 20:26 WIB

Nopol Palopo di Luar Kota: Dilema Pajak dan TPP ASN, Kebijakan ‘Amankan PAD’ Berpotensi Bumerang

PALOPO, PAMORNEWS – Niat Pemerintah Kota Palopo untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penertiban pajak kendaraan bermotor (PKB) ASN menghadapi kritik tajam.

Kebijakan yang mewajibkan ASN memastikan status pajak kendaraan Nopol Palopo-nya beres, bahkan dengan mengaitkan pada pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), dinilai oleh pengamat kebijakan publik sebagai langkah yang berisiko menjadi bumerang.

​Achyar Amir, pengamat kebijakan publik Lueu Raya, menyoroti satu celah fundamental: data dan mobilitas ASN.

​”Bayangkan jika kebijakan serupa diberlakukan oleh semua daerah. Maka, banyak kendaraan ber-Nopol Palopo yang berada di luar kota dan dimiliki oleh ASN yang pindah tugas akan terancam. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit: kembali ke Palopo untuk mengurus pajak, atau yang lebih ekstrem, mengganti Nopol ke daerah domisili/tugas mereka yang baru,” jelas Achyar.

​Ancaman Kehilangan Wajib Pajak Permanen

​Kekhawatiran utama Achyar adalah dampak jangka panjang terhadap PAD Palopo. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah sumber pendapatan penting.

Baca juga  Usai Rakernas di Jakarta, Srikandi Palopo "Serbu" Bandung, Lembang Jadi Sasaran Wisata

Jika ASN yang sudah bertugas atau berdomisili permanen di luar Palopo merasa terbebani oleh kebijakan ini, mereka akan didorong untuk melakukan BBNKB pindah ke daerah lain.

​”Jika banyak kendaraan bernopol Palopo yang akhirnya mengganti nopol daerah lain, maka Pemkot Palopo yang rugi. Mereka kehilangan wajib pajak PKB secara permanen,” tegas Achyar.

​Dia mempertanyakan apakah Pemkot Palopo memiliki data akurat tentang jumlah kendaraan bermotor ber-Nopol Palopo yang saat ini berada di luar kota. Tanpa data ini, kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah spekulatif yang justru bisa menciptakan kerugian ketimbang menertibkan.

​Dilema ASN di Perantauan

​Kebijakan Pemkot Palopo ini menempatkan ASN dalam dilema birokrasi dan finansial. Mengaitkan kepatuhan pajak dengan TPP adalah bentuk sanksi administratif yang kuat.

​Beban Biaya dan Waktu: ASN yang sudah lama bertugas di luar Palopo harus menghadapi biaya dan waktu perjalanan untuk mengurus administrasi kendaraan di Palopo.

​Melawan Asas Domisili:

Baca juga  Bupati Morowali Iksan Resmi Lantik dan Ambil Sumpah 6 Pejabat Tinggi Pratama

Secara prinsip, PKB harus dibayarkan di daerah domisili Wajib Pajak. Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan prinsip tersebut, bahkan ketika Pemprov Sulawesi Selatan sendiri telah menawarkan insentif pemutihan dan pembebasan denda pajak untuk mendorong kepatuhan.

​Solusi yang Lebih Tepat Sasaran

​Achyar menyarankan agar Pemkot Palopo mengubah fokus kebijakan. Alih-alih mengejar Nopol Palopo di luar daerah, yang berisiko mendorong perpindahan Nopol keluar, Pemkot seharusnya fokus pada penertiban kendaraan Nopol luar daerah yang beredar dan dimiliki oleh ASN yang berdomisili di Palopo.

​”Jika tujuannya adalah peningkatan PAD, maka wajibkan ASN yang tinggal dan bekerja di Palopo, tetapi kendaraannya masih ber-Nopol luar, untuk segera melakukan BBNKB masuk. Ini adalah potensi PAD yang jelas di depan mata,” tutup Achyar.

​Kebijakan ‘Amankan PAD’ yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah, kini menjadi sorotan tajam karena potensi risiko kehilangan wajib pajak dan menciptakan kerumitan birokrasi bagi Abdi Negara yang bertugas di luar Palopo. (***)

Share :

Baca Juga

Uncategorized

Membidik Ketaatan: Kenapa Usaha Biliar di Palopo Kini Jadi Sorotan Utama DPMPTSP

Uncategorized

Mizar Roem Desak NasDem Tutup Pintu PAW untuk Putri Dakka: “Dia Sudah Lawan Keputusan Partai”

Uncategorized

Sambil Duduk Lesehan, Panitia Tablig Akbar Gelar Rapat Pemantapan Akhir Jelang Kedatangan UAS

Uncategorized

Langgar Aturan PBG, Satgas Perizinan Palopo Layangkan Teguran Keras ke Alfamart

Uncategorized

Pemkab Morowali bersama Komnas HAM Bahas Soal Dampak Pertambangan Nikel di Bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Uncategorized

Sinergi “Gempur Rokok Ilegal” Palopo: Satpol PP Ungkap Modus Operandi Penjual Sembunyi (2)

Uncategorized

Duka Anak Yatim dan Janji Kerja Rp15 Juta: Kekecewaan Kades Padang Kalua terhadap Rekrutmen PT BMS 

Uncategorized

Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Tinombala 2026 Digelar di Morowali, Wakapolres Tekankan Keselamatan Berlalu Lintas