KALTIM — Bagi banyak keluarga di Kalimantan Timur, lembar tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) seringkali menjadi beban pikiran yang muncul setiap semester.
Namun, mulai tahun 2026, kekhawatiran itu perlahan mulai terkikis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi memperluas jangkauan keberpihakan mereka di dunia pendidikan.
Melalui komitmen besar dalam APBD 2026, sektor pendidikan tetap berdiri kokoh sebagai prioritas utama. Kabar paling segar yang dinanti masyarakat adalah perluasan jangkauan Program Gratis Pembiayaan Uang Kuliah (Gratispol).
Memutus Rantai Putus Kuliah di Tengah Jalan
Selama ini, bantuan biaya pendidikan seringkali hanya menyasar mahasiswa yang baru akan menapakkan kaki di perguruan tinggi.
Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa tantangan ekonomi justru sering muncul di pertengahan masa studi.
Melihat fenomena tersebut, Pemprov Kaltim mengambil langkah berani. Mulai tahun 2026, bantuan UKT melalui skema Gratispol tidak lagi bersifat eksklusif untuk mahasiswa baru.
Mahasiswa yang sedang menempuh semester lanjutan kini memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan.
”Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami ingin memastikan tidak ada anak Kaltim yang terpaksa berhenti kuliah hanya karena kendala biaya di tengah jalan,” ungkap perwakilan pemerintah terkait kebijakan tersebut.
Fokus APBD 2026: Membangun SDM Unggul
Langkah perluasan Gratispol ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan strategi besar untuk menyongsong masa depan Kaltim sebagai mitra utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan membebaskan biaya kuliah, diharapkan mahasiswa asal Kaltim dapat lebih fokus pada prestasi dan pengembangan diri ketimbang memikirkan beban finansial.
Apa saja poin penting kebijakan ini?
Keberlanjutan: Bantuan menyasar mahasiswa di berbagai jenjang semester.
Prioritas APBD: Sektor pendidikan mendapatkan porsi signifikan untuk menjamin pemerataan.
SDM Daerah: Memperkuat daya saing pemuda Kaltim di pasar kerja nasional maupun internasional.
Transformasi program Gratispol ini menjadi angin segar bagi ribuan mahasiswa di seluruh penjuru Benua Etam—sebutan Kaltim.
Dari pesisir Berau hingga pedalaman Mahakam, akses pendidikan tinggi kini bukan lagi sekadar mimpi bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa pendidikan berkualitas adalah hak yang harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.(***)
