PALOPO, PAMORNEWS – Di tengah upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, kritikan tajam datang dari pemuka masyarakat Palopo, sekaligus pemerhati kebijakan publik, Asnawi Mas’ud, terkait metode pengawasan keuangan yang diterapkan di Palopo.
Menurutnya, praktik Walikota yang masih mengandalkan tumpukan fisik Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di meja kerjanya adalah cara kuno yang sarat risiko dan inefisiensi.
Asnawi menegaskan bahwa era digital menuntut modernisasi tata kelola keuangan.
“Mengawasi keuangan daerah tidak cukup dengan tumpukan SP2D di meja Walikota,” ujarnya.
Cara manual ini dinilai tidak hanya memakan waktu, tetapi juga membuka celah bagi keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, hingga potensi kebocoran anggaran yang merugikan publik.
Walikota Bukan “Mesin Stempel,” Tapi Pengawas Fiskal Aktif
Menurut Mas’ud, fungsi utama seorang kepala daerah adalah pengawasan kebijakan, bukan hanya administrasi. Ia menyoroti bahwa terlalu fokus pada verifikasi tumpukan dokumen akan membuat substansi pengawasan tertelan oleh proses administratif. Walikota, dalam sistem ini, tereduksi menjadi sekadar “mesin stempel” yang sibuk memeriksa kertas.
”Seorang Walikota membutuhkan akses cepat, ringkas, dan real-time terhadap kondisi kas daerah, pendapatan, serta serapan anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegasnya.
Solusi Digital:
Membangun Dashboard Keuangan Daerah
Mas’ud menawarkan solusi konkret yang selaras dengan semangat Pemerintahan modern: penerapan aplikasi dashboard keuangan daerah. Sistem digital ini memungkinkan Walikota Palopo mendapatkan gambaran utuh kondisi fiskal hanya dengan sekali klik pada laptop atau smartphone-nya.
Melalui dashboard tersebut, informasi vital dapat terakses secara instan, mencakup:
Realisasi belanja daerah harian.
Penerimaan pajak dan retribusi yang sudah masuk.
Identifikasi SKPD dengan serapan anggaran rendah.
Status perkembangan proyek-proyek strategis.
Dengan beralih ke sistem berbasis data dan IT, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan secara signifikan. Publik akan diyakinkan bahwa uang pajak dan retribusi mereka digunakan secara bijak, tidak lagi “tersembunyi di balik dokumen-dokumen tebal.”
”Era manual harus segera ditinggalkan. Pemerintahan modern adalah pemerintahan yang berbasis data dan IT,” pungkas Asnawi Mas’ud, memberikan dorongan kuat bagi Walikota Palopo untuk segera mengadopsi sistem pengawasan keuangan yang lebih canggih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(***)
