Daya Beli ASN Melemah, UMKM Lesu: Saat Kenaikan Gaji Tak Kunjung Datang
Oleh: Hertaslin (mahasiswa pascasarjana Fak. Hukum Unhas)
WACANA kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat, tetapi hingga kini belum terealisasi. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok terus meningkat, dari pangan hingga transportasi.
Kombinasi ini menempatkan ASN—yang jumlahnya lebih dari lima juta orang di seluruh Indonesia—pada posisi sulit. Daya beli mereka melemah, konsumsi menurun, dan dampaknya menjalar ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada perputaran uang masyarakat.
Inflasi Menekan Daya Beli
Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan inflasi terus dirasakan. Harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur meningkat hampir setiap bulan, sementara gaji ASN tidak berubah sejak penyesuaian terakhir pada 2019.
Akibatnya, kemampuan belanja ASN—yang menjadi motor konsumsi di berbagai daerah—tergerus.
Banyak ASN kini menahan belanja non-pokok, mengurangi pengeluaran hiburan, bahkan menunda pembelian kebutuhan sekunder.
Jika lima juta ASN di seluruh Indonesia mengurangi pengeluaran rata-rata Rp500 ribu per bulan, potensi uang yang tidak berputar di sektor konsumsi bisa mencapai Rp2,5 triliun per bulan. Dampak ini tentu tidak kecil, terutama bagi daerah yang ekonominya sangat bergantung pada belanja aparatur pemerintah.
UMKM Merasakan Dampak Langsung
Sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional sekaligus yang paling rentan terhadap perubahan daya beli masyarakat. Ketika ASN dan kelas menengah menahan konsumsi, omzet pelaku usaha kecil langsung tertekan.
Warung makan, toko pakaian, hingga pedagang kelontong melaporkan penurunan penjualan antara 20–40% dibanding tahun sebelumnya.
Fenomena ini tampak di banyak daerah. Pusat perbelanjaan mulai sepi, kafe mengurangi jam operasional, dan pelaku usaha memangkas biaya promosi. Bila kondisi ini berlanjut, ancaman penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi kenyataan.
Konsumsi rumah tangga selama ini menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, penurunan belanja masyarakat—termasuk ASN—akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
Inflasi Tanpa Kenaikan Gaji
Inflasi tanpa penyesuaian pendapatan menciptakan situasi inflasi tertahan, ketika biaya hidup naik tetapi penghasilan stagnan. Daya beli riil menurun, konsumsi melambat, dan roda ekonomi kehilangan momentum. Dalam jangka panjang, situasi ini tak hanya menekan ekonomi makro, tetapi juga memengaruhi produktivitas ASN sendiri.
Tekanan finansial membuat banyak ASN menghadapi kesulitan mengatur keuangan rumah tangga. Ketika beban ekonomi meningkat, kesejahteraan psikologis menurun, dan semangat kerja ikut terdampak. Akibatnya, produktivitas birokrasi bisa melemah dan kualitas layanan publik menurun.
Kebijakan yang Berimbang
Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang berimbang. Kenaikan gaji ASN penting untuk menjaga daya beli, tetapi harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan inflasi baru. Penyesuaian bertahap dapat menjadi pilihan realistis, disertai langkah stabilisasi harga melalui kebijakan pangan, energi, dan logistik.
Dukungan terhadap UMKM juga harus diperkuat. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, akses pembiayaan ringan, dan bantuan digitalisasi usaha agar pelaku UMKM tetap bertahan di tengah penurunan konsumsi. Langkah ini penting untuk menjaga daya tahan ekonomi akar rumput.
Selain itu, pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi kunci. Tanpa stabilitas harga, kenaikan gaji ASN tidak akan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan karena segera terkikis inflasi lanjutan. Keseimbangan antara kebijakan upah dan stabilitas harga harus dijaga secara konsisten.
Langkah Strategis, Bukan Sekadar Janji
Inflasi yang meningkat tanpa diimbangi kenaikan gaji selama beberapa tahun terakhir telah melemahkan daya beli ASN dan menekan konsumsi domestik. Kondisi ini menyebabkan penurunan omzet di banyak usaha kecil hingga 40 persen. Jika dibiarkan, dampaknya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas aparatur negara.
Kenaikan gaji ASN pada 2025 bukan sekadar tuntutan kesejahteraan, tetapi kebutuhan ekonomi yang strategis. Langkah ini dapat memulihkan daya beli masyarakat, menjaga semangat kerja ASN, dan menggerakkan kembali roda konsumsi yang menopang UMKM.
Namun, kebijakan ini perlu dijalankan bersamaan dengan pengendalian harga dan dukungan bagi sektor riil. Dengan demikian, kenaikan gaji tidak menjadi beban fiskal semata, tetapi bagian dari strategi pemulihan ekonomi yang inklusif.
Kesejahteraan ASN bukan hanya tentang angka di slip gaji, melainkan tentang kemampuan uang itu untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan menjaga stabilitas sosial di tengah kenaikan biaya hidup yang terus menekan. (***)
