KALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) resmi memulai pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah akses layanan publik. Lokasi pembangunan berada di Jalan APT Pranoto, Kecamatan Sangatta Utara, dengan target selesai pada 2026.
Peletakan batu pertama telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kutim. Kepala DPM-PTSP Kutim, Darsafani, menjelaskan bahwa gedung ini dirancang dengan tiga lantai, masing-masing memiliki fungsi spesifik untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
“Gedung MPP ini nantinya akan menjadi pusat layanan publik, mulai dari pembayaran pajak hingga pencatatan sipil, semua bisa dilakukan di satu tempat. Kami harap ini dapat meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat,” ujar Darsafani.
Lantai pertama akan didedikasikan untuk menampilkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebagai upaya mendukung ekonomi daerah. Sementara itu, lantai kedua difokuskan sebagai pusat pelayanan administrasi dan operasional utama.
“Lantai ketiga akan menjadi gedung serba guna (GSG) yang fleksibel untuk digunakan sebagai ruang rapat, seminar, atau bahkan acara pernikahan,” tambahnya.Pembangunan gedung dengan luas sekitar 33×43 meter ini dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Pada tahap awal, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 8 miliar, turun dari usulan awal sebesar Rp 12 miliar.
“Dari perhitungan awal Dinas Pekerjaan Umum, total biaya pembangunan diperkirakan mencapai Rp 43 miliar. Namun, dengan pendekatan bertahap, kami optimis gedung ini akan selesai dalam dua tahun ke depan,” jelasnya.
Dengan desain modern dan multifungsi, gedung MPP diharapkan menjadi simbol peningkatan kualitas layanan publik di Kutai Timur. “Kami ingin masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan ini, baik dalam hal kemudahan akses layanan maupun penguatan ekonomi daerah,” pungkas Darsafani.
Gedung MPP ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik di Kutim, sekaligus mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.
