LUWU UTARA – Isu penambangan emas tanpa izin (PETI) yang selama ini merundung wilayah Rampi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, kini menemukan titik terang.
Bukan sekadar penindakan hukum, namun solusi konkret berbasis kolaborasi antara Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi, Dittipidter Bareskrim Polri, dan PT. Kalla Arebamma kini menjadi motor penggerak pemberantasan PETI, sekaligus jalan menuju kemakmuran masyarakat adat.
Apresiasi dan Solusi Nyata dari BareskrimAudensi Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi yang dipimpin Karel dan Putriana Hamda Dakka, didampingi oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, SH, dengan Dittipidter Bareskrim Polri membuahkan apresiasi tinggi.
Kombes Pol Febi Dapot Hutagalung memuji komitmen Majelis Adat untuk bergotong royong memberantas PETI.
Poin pentingnya, Bareskrim juga berterima kasih kepada PT. Kalla Arebamma yang telah menawarkan solusi out of the box.
Perusahaan berkomitmen mengalokasikan sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka untuk dikelola bersama melalui wadah koperasi yang dibentuk oleh Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi. Koperasi ini nantinya akan ditunjuk sebagai kontraktor resmi.
“Para pemilik konsesi pertambangan lain di Indonesia, seyogyanya dapat mengikuti langkah PT. Kalla Arebamma, berpartisipasi memberantas PETI dengan memberikan solusi kongkrit.”
Penindakan Tegas dan Pengampunan
Selain langkah kolaboratif ini, Dittipidter Bareskrim Polri dan Majelis Adat Rampi akan menindak tegas para terduga pelaku illegal mining di areal konsesi PT. Kalla
Arebamma. Pelaku akan dijerat dengan Pasal 158 dan Pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Bahkan, penegak hukum berjanji akan mengejar hingga ke pemodal dan penadah.
Menariknya, 17 orang terduga pelaku yang sempat menjadi DPO telah insyaf dan mendapat pengampunan. Mereka berjanji akan bergabung dengan Majelis Adat dalam upaya memerangi penambang ilegal. Jalan Menuju Kemakmuran Masyarakat
Rencana pemberian Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai kontraktor kepada koperasi adat ini diharapkan menjadi kunci untuk menghidupkan perekonomian Rampi yang selama ini “hidup merana”.
Manfaat yang diproyeksikan antara lain: Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Membuka akses jalan yang memadai.
Mewujudkan kemakmuran masyarakat Rampi.
Direktur Utama PT. Kalla Arebamma, Yeremy Vincentius, menegaskan bahwa SPK sebagai kontraktor akan diberikan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di awal tahun 2026.
Selain itu, perusahaan juga berkomitmen memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa: Pembangunan peningkatan fasilitas pendidikan. Fasilitas kesehatan (1 unit klinik di setiap desa). Perbaikan kualitas jalan. Perbaikan gereja.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, SH, menghimbau agar masyarakat Rampi tetap menjaga soliditas, bersatu, dan tidak mudah terpecah belah oleh hasutan provokator dari luar wilayah adat.
Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada PT. Kalla Arebama dan Putriana Hamda Dakka atas peran tanpa lelah mereka dalam mencapai solusi yang diharapkan masyarakat selama ini.
Dengan sinergi antara kearifan lokal, dukungan aparat penegak hukum, dan tanggung jawab korporasi, Masyarakat Rampi kini menatap masa depan yang lebih makmur, bebas dari jerat penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan sosial.(***)
