Oleh: [Boby Setiawan]
Latar Belakang: Dualisme Pemerintahan
Setelah mangkatnya Datu La Patiware Daeng Parabbung (Petta Matinroe Ware’), Luwu mengalami masa gejolak. Terjadi dualisme kepemimpinan karena kedua putra beliau sama-sama menuntut hak atas takhta:
La Patiaraja (Somba Opu): Sebagai anak sulung, ia memilih menyingkir ke Kamanre (Bajo) dan mendirikan pemerintahannya di sana, wilayah yang sebelumnya pernah menjadi pusat kerajaan.
La Patipasau To Ampanangi (Petta Matinroe Malangke): Sang adik yang kemudian mendirikan istananya di wilayah Baebunta.
Perjanjian Ratona: Lahirnya Ana’ Tellue
Konflik persaudaraan ini akhirnya menemui titik terang melalui mediasi dari tiga tokoh besar:
Makole Baebunta, Maddika Bua, dan Maddika Ponrang. Ketiganya berhasil mempertemukan kedua pangeran di Ratona, kaki bukit Sampoddo, hingga tercapai kesepakatan:
Petta Matinroe Malangke ditetapkan sebagai penguasa tunggal Luwu di istana Malangke.
Somba Opu berangkat ke Gowa (negeri asal ibunya) dan kelak diangkat menjadi penguasa di sana dengan gelar Somba Gowa.
Sebagai bentuk terima kasih atas kebijaksanaan ketiga pembesar tersebut, Datu Luwu yang baru menyebut mereka sebagai tiga anaknya (“Ana’ Tellue”) dan membagi kerajaan menjadi tiga bagian besar yang disebut Malolo Lompo.
Pembagian Wilayah Malolo Lompo
Pembagian kekuasaan Ana’ Tellue pada masa itu meliputi:
Wilayah Baebunta (Makole Baebunta): Menguasai Luwu bagian Utara, mulai dari sebelah utara sungai Makawa di Walenrang, mencakup Masamba, Malili, hingga Kolaka dan wilayah dekat Pulau Buton.
Wilayah Bua (Maddika Bua): Menguasai wilayah dari sungai Makawa ke arah selatan hingga mencapai Salu Kaiyang.
Wilayah Ponrang (Maddika Ponrang): Menguasai wilayah dari Salu Kaiyang terus ke selatan hingga ke wilayah Pitumpanua.
Era Perubahan: Sistem Risero Kaliawo (1670)
Sistem pembagian ini mengalami perubahan besar sekitar tahun 1670 pada masa kepemimpinan La Settiaraja (Petta Matinroe Tompotikka).
Setelah berhasil merebut kembali takhta dari sepupunya, To Laoe ri Poloka, dengan kekuatan senjata, La Settiaraja melakukan perombakan total:
Penghapusan Malolo Lompo: Sistem institusi Malolo Lompo ditiadakan.
Pangkas Kekuasaan: Kekuasaan Ana’ Tellue yang sebelumnya mendukung kakeknya dipangkas habis.
Sentralisasi Keluarga: Beliau menempatkan anggota keluarganya sendiri sebagai wakil penguasa di berbagai wilayah untuk memperkuat otoritas.
Sistem baru ini dikenal dengan nama “Risero Kaliawo” (berarti direbut/diciduk dengan tombak), sebuah pengingat bahwa kekuasaan tersebut ditegakkan kembali melalui kekuatan militer.
Meskipun Risero Kaliawo merupakan perubahan administratif besar terakhir, pada tahun-tahun berikutnya, pengaruh luar dan melemahnya pusat pemerintahan membuat beberapa wilayah bawahan perlahan memperoleh kemandirian yang lebih luas.(*)
Sumber Artikel: Dokumen Kolonial “Gezaghebber” F.J. Groeneveld (1938)
Sumber Foto: KITLV Leiden, Belanda
