Home / KALIMANTAN TIMUR

Rabu, 2 Oktober 2024 - 12:06 WIB

Putra Luwu Jadi Pjs Walikota Balikpapan

KALTIM, Pamornews – ENAM pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemprov Kaltim dipercaya Mendagri menjadi pejabat sementara (Pjs) bupati/wali kota di Kaltim. Mereka bertugas sejak 25 September karena bupati/wali kota definitif tengah mengikuti Pilkada Serentak dan memasuki masa kampanye.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wali kota atau bupati definitif itu harus melakukan cuti di luar tanggung jawab negara. Mereka tidak saja nonaktif bekerja, tetapi juga menanggalkan semua fasilitas negara yang melekat pada dirinya seperti mobil dinas, rumah dinas, ajudan, pengawalan, dan lainnya

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik ketika melantik 6 pejabat JPT Pratama Kaltim sebagai Pjs Bupati/Wali Kota, Rabu sore kemarin.

Baca juga  IPPAT Kutai Timur Resmi Berdiri, Siap Jadi Mitra Strategis Pemkab dalam Pengelolaan Pertanahan

Keenam JPT Pemprov Kaltim yang menerima SK Penunjukan dari Mendagri itu adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat HM Sirajudin, SH, MH ditetapkan sebagai Pjs Bupati Paser Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Drs H Sufian Agus, M.Si sebagai Pjs Bupati Berau.

Ahmad Muzakkir adalah pejabat yang cukup berpengalaman. Sebelum menjadi kepala BPKAD Pemprov Kaltim, dia sempat bertugas menjadi staf perencana di Bappeda, Kabid di PUPR dan kepala Dinas Perkebunan Kaltim,

Dia lahir di Padang-Padang Kabupaten Luwu, Sulsel 49 tahun silam. Tamat S1 di Universitas 45 Makassar dan selesai S2 pada Pasca Sarjana Teknik Kebijakan Publik Universitas Mulawarman. Hasil pernikahannya dengan Yusi Marselena, SH, mereka dikaruniai 2 putra,

Baca juga  HUT ke-53 Korpri: Momentum Penguatan Kebersamaan dan Dedikasi Pelayanan Publik di Kutim

Dalam SK Mendagri No.100.2.1. 3- 4088 Tahun 2024 tertanggal 24 September 2024 yang ditandatangani M Tito Karnavian.

Ketika memberikan sambutan seusai pelantikan, Akmal Malik mengakui dan memahami para kepala daerah tadinya rata-rata mengajukan sekretaris daerah (Sekda) sebagai Pjs. Tetapi Keputusan terakhir ada pada tim Kemendagri di Jakarta

Dia meminta Pjs yang bertugas sekitar 2 bulan, harus benar-benar memahami apa yang mesti dilakukan. “Saya ingatkan juga sebagai Pjs harus bisa melakukan komunikasi yang baik bersama SKPD dan Forkopimda serta seluruh tokoh masyarakat di daerah,” ujar Akmal mengingatkan.(*)

 

Share :

Baca Juga

KALIMANTAN TIMUR

Peran Trias UKS dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Kecerdasan Pelajar di Kutim

KALIMANTAN TIMUR

Pemkab Kutim Evaluasi Kendala Realisasi Anggaran Daerah

Kutai Timur

Diskominfo Kutai Timur Pasang Internet Gratis di 191 Sekolah

KALIMANTAN TIMUR

Perluas Dukungan, Disdikbud Kutim Alokasikan BOSDA 2024 untuk Sekolah di Bawah Kemenag

KALIMANTAN TIMUR

Pjs Bupati Targetkan Kutai Timur Lebih Mendunia

KALIMANTAN TIMUR

Disdikbud Kutim Bangun 11 Sekolah Baru, Perluas Akses Pendidikan di 2024

KALIMANTAN TIMUR

Porprov Korpri Kaltim: Bupati Kutim Tekankan Sportivitas dan Kekompakan Atlet

KALIMANTAN TIMUR

Disdikbud Kutim Luncurkan Beasiswa S2 untuk Guru TK dan PAUD