PALOPO, PAMORNEWS — Satu-satunya wisata pantai di Kota Palopo, Pantai Labombo, kini berada di persimpangan jalan.
Dikenal di masa lalu sebagai kawasan “dugem” atau lokasi kafe remang-remang, kawasan di ujung pantai ini sejatinya disiapkan sebagai ruang wisata keluarga. Namun, alih-alih bersinar, Labombo justru terkesan berjalan di tempat dan menyisakan kerugian bagi kas daerah.
Ironi ini mencuat setelah polemik pengelolaan oleh pihak ketiga terungkap. Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo terpaksa mengakhiri kerjasama dengan pengelola sebelumnya karena dianggap wanprestasi dan merugikan keuangan daerah hingga ratusan juta rupiah.
Kisah Pihak Ketiga:
Kelola Asal-asalan dan Pengemplangan Retribusi
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo, Ade Chandra, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengelola pihak ketiga (sebelumnya CV Vista) yang sempat mengelola Pantai Labombo selama 15 tahun.
Menurut Ade Chandra, alih-alih mengembangkan kawasan, pengelola terkesan hanya menjalankan pengelolaan asal-asalan yang hanya mengejar biaya masuk dengan dalih retribusi daerah.
Puncaknya, pengelola tersebut tidak memenuhi kewajiban setoran ke kas daerah. “Kewajibannya yang harus membayar Rp40 juta per tahun, tak dipenuhi. Sehingga Pemkot Palopo secara akumulasi mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah,” ungkap Ade kepada jurnalis di ruang kerjanya.
Fakta ini diperkuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Palopo, yang mengungkap bahwa pengelola sebelumnya memiliki tunggakan utang mencapai Rp340 juta kepada Pemkot Palopo. Selain masalah utang, pihak ketiga juga disebut tidak memenuhi kewajibannya untuk membangun fasilitas yang disepakati dalam kontrak. Kontrak pengelolaan ini pun resmi berakhir pada September 2024 dan tidak diperpanjang.
Palopo Turun Tangan:
Tarif Murah, Sinyal Investor Baru
Sejak 21 Januari 2025, Pemkot Palopo melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengambil alih kembali pengelolaan Labombo.
Salah satu langkah cepat yang dilakukan adalah menurunkan drastis tarif masuk.
Jika sebelumnya pengelola pihak ketiga mematok tarif Rp15.000 per orang—yang sempat menuai keluhan masyarakat—kini tarif masuk telah disesuaikan menjadi hanya Rp3.000 per orang.
Kebijakan ini segera menunjukkan hasil awal yang positif, di mana dalam sepuluh hari pertama pengelolaan, pendapatan dari tiket masuk mencapai Rp6,9 juta. Target pertahun sejumlah 120 juta sudah dicapai padahal baru bulan Oktober. ” sampai desember sudah padti over targetlah…” ujar Ade optimis.
Langkah ini sekaligus mengirimkan sinyal kuat: Labombo butuh Investor Baru yang kredibel.
Mencari ‘Tangan Emas’ Pengembang Wisata Keluarga
Pantai Labombo adalah aset berharga dan ikon wisata bahari Kota Palopo. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi unggulan, apalagi dengan upaya Pemkot Palopo yang berkomitmen menjaga Labombo sebagai kawasan wisata keluarga yang sehat dan edukatif, bukan lagi sebagai tempat hiburan malam (THM).
Kadis Pariwisata, Ade Chandra, menegaskan bahwa Pemkot Palopo masih membuka peluang bagi pihak ketiga untuk mengelola pantai ini, namun prosesnya akan dilakukan lebih selektif dalam memilih mitra.
Seleksi ketat ini diharapkan dapat menjaring investor yang:
Profesional dan Bertanggung Jawab: Mampu mengelola sesuai standar pariwisata modern.
Berkomitmen Finansial: Mampu membayar kewajiban retribusi secara konsisten dan transparan.
Memiliki Konsep Pengembangan Jelas: Fokus pada pembangunan fasilitas pendukung (resort, pusat kuliner, sport center) serta memberdayakan UMKM dan tenaga kerja lokal, sebagaimana konsep yang pernah dipresentasikan oleh salah satu calon investor, PT Wahana Wisata Lingkungan (WWL).
Pemerintah Kota Palopo kini berharap, investor baru yang datang adalah “tangan emas” yang bisa menyulap Pantai Labombo, dari kawasan yang lekat dengan citra negatif dan pengelolaan asal-asalan, menjadi destinasi wisata unggulan yang sehat, berkelanjutan, dan benar-benar berkontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masyarakat Palopo.(***)
