Luwu Utara — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung program penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah.
Hal ini mengemuka saat Bupati Andi Abdullah Rahim menerima kunjungan Kakanwil Kementerian HAM Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, di Ruang Kerja Bupati, belum lama ini.
Pertemuan ini membahas tentang sinergi pusat dan daerah dalam mengimplementasikan visi besar Presiden terkait penghormatan dan perlindungan HAM hingga ke tingkat daerah.
Bupati bersyukur atas kunjungan jajaran Kanwil KemenHAM Sulsel. Menurutnya, pertemuan ini memberi kejelasan yang detail mengenai arah dan fungsi Kementerian HAM yang baru.
“Ini adalah sebuah pertemuan penting bagi kami agar kami makin memahami dan juga mampu menerapkan apa yang menjadi Asta Cita Presiden tentang Penegakan HAM,” ujarnya.
Orang nomor satu di Luwu Utara ini menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian krusial dalam menghadirkan peran negara secara nyata di tengah-tengah masyarakat.
“Ini adalah bagian yang sangat penting untuk menghadirkan negara dalam menerapkan kekuatan HAM bagi seluruh masyarakat Luwu Utara,” terang Bupati Andi Abdullah Rahim lagi.
Sementara Kakanwil KemenHAM Sulsel, Daniel Rumsowek, menyebutkan bahwa kedatangannya bertujuan untuk membangun koordinasi yang kuat, terutama dalam hal fasilitasi dan pembinaan pembentukan produk hukum daerah.
Daniel menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam upaya menyukseskan program Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM).
Kunjungan ini, kata dia, sebagai upaya fasilitasi dan pembinaan regulasi daerah agar berperspektif HAM guna mewujudkan wilayah Luwu Utara yang lebih humanis dan ramah terhadap HAM.
“Kami berterima kasih karena Bapak Bupati bersama jajaran menerima kami. Ini adalah sebuah tanggung jawab bersama dalam rangka melaksanakan apa yang disebut P5HAM,” imbuhnya.
“Nah, ini menjadi sangat penting, sehingga hari ini kita hadir agar ke depan, kita akan bergerak bersama-sama untuk mewujudkan apa yang kita harapkan,” ungkap Daniel Rumsowek.
Melalui sinergi ini pula, seluruh kebijakan dan produk hukum yang dilahirkan pemda dapat makin inklusif, adil, dan memberi perlindungan maksimal terhadap hak-hak dasar masyarakat. (LHr)
