PALOPO – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Palopo secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap terkait proses seleksi Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya laporan masyarakat mengenai proses seleksi tersebut yang dinilai telah memicu spekulasi serta perhatian publik.
Terkait tindak lanjut aspirasi tersebut, delegasi aliansi telah diterima oleh pihak Gubernur Sulsel , Senin, melalui Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pertemuan tersebut memastikan bahwa pihak aliansi akan melaksanakan audiensi pada hari Kamis mendatang.
Pertemuan ini dijadwalkan bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Koordinator Tim Seleksi Dirut Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi tersebut menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengisian jabatan di badan usaha milik daerah, harus menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepastian hukum.
”Jabatan publik adalah amanah rakyat, bukan ruang bagi kepentingan pribadi. Transparansi adalah kewajiban, akuntabilitas adalah harga mati,” tegas aliansi tersebut .
Terdapat delapan poin utama yang dituntut oleh aliansi tersebut, di antaranya:
Evaluasi Timsel: Mendesak Gubernur Sulawesi Selatan mengevaluasi kepemimpinan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua/Koordinator Tim Seleksi dan mempertimbangkan pemberhentian jika terbukti tidak menjalankan tugas sesuai prinsip profesionalitas.
Audit Proses Seleksi: Meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau kembali seluruh tahapan seleksi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keterbukaan Informasi: Menuntut agar kriteria penilaian, hasil evaluasi, dan dasar penetapan calon Dirut dibuka kepada publik.
Klarifikasi Resmi: Meminta panitia seleksi memberikan penjelasan resmi guna meredam spekulasi di masyarakat.
Penindakan Hukum: Mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara profesional dan independen.
Penolakan KKN: Menyatakan penolakan tegas terhadap segala bentuk kolusi, korupsi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan.
Seleksi Ulang: Jika ditemukan pelanggaran, aliansi mendesak agar dilakukan seleksi ulang dan pemberian sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.
Objektivitas Pejabat Strategis: Mendesak Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjamin setiap proses pengangkatan pejabat strategis dilakukan secara objektif dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Aliansi menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana dijamin oleh konstitusi.(***/aBa)
#SeleksiDirutPdam
#PerumdaTirtaMangkaluku
#SrkprovSulsel
#AliansiMahasiswaMasyarakat
#KanalAkhmadBaso
#PamorNews
ketfot: Delegasi Aliansi mahasiswa dan masysrakat Palopo, ditemui Biro Humas dan Biro Ekonomi (Baju abuabu) kantor Gub sulsel , Senin.Siang.
