PALOPO, PAMORNEWS – Di tengah bayang-bayang kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang melanda berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palopo, ratusan nelayan lokal bernapas lega.
Mereka, yang menggantungkan hidup dari hasil laut, tetap dipastikan mendapat jatah BBM subsidi, sebuah prioritas yang tak jarang mengundang protes dari warga lain.
Kondisi ini terwujud berkat upaya Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP).
Sebanyak kurang lebih 200 nelayan di Palopo kini mengantongi surat rekomendasi resmi untuk pembelian BBM subsidi, sebuah dokumen yang menjadi ‘paspor’ mereka di tengah antrean panjang.
Prioritas di Pagi Hari
Setiap pagi, pemandangan nelayan mengisi BBM subsidi menggunakan jeriken di SPBU menjadi hal yang lumrah, bahkan di saat stok sedang menipis.
Kepala DKP Palopo, Charlie, memastikan bahwa SPBU telah diminta untuk memprioritaskan nelayan yang memiliki surat rekomendasi tersebut.
“Data kami, sekitar 200-an nelayan kantongi rekomendasi pembelian BBM subsidi di SPBU. Kami minta agar mereka diladeni, apalagi mereka memiliki surat rekomendasi,” ujar Charlie.
Alokasi yang diberikan tidak seragam; jatah BBM yang dikucurkan bervariasi antara 10 hingga 210 liter per bulan, disesuaikan dengan kapasitas mesin kapal mereka.
Secara total, kebutuhan bulanan para nelayan yang terdaftar ini mencapai sekitar 100.000 liter solar dan 10.000 liter pertalite.
Sebagai catatan penting, Charlie menambahkan bahwa hari Jumat dikecualikan. Di hari tersebut, nelayan Palopo umumnya tidak melaut, sehingga pelayanan pembelian BBM untuk mereka ditiadakan.
Senyum Nelayan dan Protes Warga
Bagi para nelayan, surat rekomendasi ini adalah jaminan keberlangsungan hidup. Nurfianti, salah seorang nelayan, mengakui bahwa berkat surat dari DKP Palopo, dirinya tidak kesulitan mendapatkan BBM subsidi untuk melaut, bahkan saat kelangkaan terjadi.
”Alhamdulilah kami mudah mendapat BBM di SPBU, karena ada surat dari DKP Palopo,” katanya.
Nurfianti, yang setiap hari membutuhkan sekitar 150 liter solar, juga mengapresiasi kemudahan dalam mengurus surat rekomendasi tersebut.
“Saya pribadi merasa pengurusannya sangat gampang, tidak ribet,” tambahnya, seraya mengaku tidak pernah kehabisan stok BBM selama membawa dokumen resmi tersebut.
Namun, kemudahan ini hadir bersamaan dengan tantangan. Nurfianti mengaku kerap menjadi sasaran protes dari warga lain yang juga kesulitan mendapatkan BBM.
”Biasa ditegur sama orang lain. Katanya kenapa saya bisa pakai jeriken, sementara mereka tidak. Saya jelaskan bahwa saya bisa mengisi karena ada surat rekomendasi dari Dinas Perikanan,” tutur Nurfianti, menceritakan pengalamannya mengisi BBM menggunakan jeriken.
Kondisi ini menjadi gambaran dilematis di lapangan. Di satu sisi, pemerintah berupaya keras memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran kepada nelayan aktif—yang aktivitasnya vital bagi perekonomian lokal.
Di sisi lain, kelangkaan memicu kecemburuan sosial dari warga umum yang juga berjuang mendapatkan hak mereka atas BBM subsidi.
Surat rekomendasi ini, yang diterbitkan bulanan, menjadi solusi dan juga benteng hukum bagi para nelayan, memastikan mesin kapal mereka tetap berlayar, sekaligus menjaga agar bantuan subsidi ini benar-benar dinikmati oleh mereka yang menggantungkan hidup dari lautan.(***)
