PALOPO— Pemerintah Kota Palopo dihadapkan pada tantangan fiskal yang berat di tahun anggaran 2026 menyusul kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional.
Dampak paling signifikan terasa di sektor krusial: kesehatan dan pendidikan, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bidang kesehatan dipangkas total alias nihil dari sebelumnya Rp 25 miliar pada tahun 2025.
Total DAU Palopo secara keseluruhan anjlok Rp 101 miliar, dari Rp 535 miliar menjadi Rp 434 miliar.
Penurunan ini juga menghantam anggaran pendidikan yang tergerus dari Rp 48 miliar menjadi hanya Rp 3 miliar, serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkurang drastis dari Rp 15 miliar menjadi Rp 5 miliar. Secara total, Dana Transfer Umum (DTU) Palopo pada 2026 dipangkas sekitar Rp 112 miliar.
Kepala Dinkes Palopo Pastikan Pelayanan Tetap Maksimal
Meski dihadapkan pada kenyataan nihilnya DAU kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Palopo, Irsan Anugrah, menegaskan komitmennya untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu.
”Meskipun DAU kesehatan untuk Kota Palopo nihil pada 2026 nanti, kami tetap berkomitmen agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik,” ujar Irsan Anugrah.
Penegasan ini menjadi kunci bagi Pemkot Palopo untuk mencari solusi pendanaan alternatif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, atau merealokasi anggaran dari pos lain demi menjamin fungsi dasar layanan kesehatan tetap berjalan.
Ancaman terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Pemangkasan TKD ini, yang terjadi secara nasional, dinilai dapat menimbulkan efek domino yang luas. Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil, menyoroti potensi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas layanan publik.
”Ketika ada pemotongan anggaran TKD, hal itu akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan,” kata Alfri.
Ia menambahkan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, 90 persen daerah di Indonesia memiliki kapasitas fiskal rendah. Dengan komponen transfer seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi yang paling terdampak, daerah-daerah harus bekerja keras mencari strategi untuk mempertahankan laju pembangunan dan layanan publik di tengah keterbatasan anggaran yang kian menyempit.
Kini, fokus Palopo tertuju pada bagaimana Pemerintah Daerah dan DPRD merumuskan APBD 2026 yang lebih adaptif, efisien, dan tetap prorakyat, khususnya dalam menjaga kualitas layanan kesehatan tanpa sokongan penuh dari dana transfer pusat.(***)
