PALOPO – Puncak peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80 dan Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 di Istana Kedatuan Luwu, Jumat (23/1/2026), dipastikan tanpa kehadiran Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Absennya orang nomor satu di Sulsel ini memicu spekulasi hangat, mulai dari faktor keamanan hingga carut-marutnya agenda birokrasi.
Pihak Protokoler Pemprov Sulsel mengonfirmasi bahwa Gubernur hanya mengutus Kepala Dinas Pariwisata untuk mewakili dirinya dalam acara yang menjadi simbol pemersatu Wija To Luwu tersebut.
Hindari Kepungan Massa Luwu Raya?
Ketidakhadiran Gubernur Andi Sudirman disinyalir kuat berkaitan dengan eskalasi massa yang menuntut pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Sebagaimana diketahui, berbagai aliansi mahasiswa dan masyarakat telah mengancam akan mengepung lokasi acara guna mendesak Gubernur memberikan restu atas pemekaran wilayah tersebut.
Aksi pra-kondisi yang sempat berujung ricuh di Makassar beberapa waktu lalu diduga menjadi pertimbangan utama pihak keamanan untuk menyarankan Gubernur tidak berada di titik konsentrasi massa yang sedang memanas.
Bentrok Jadwal: Pelantikan Pj Sekda Palopo
Selain faktor demonstrasi, indikasi ketidakhadiran Gubernur juga terbaca dari agenda Pemerintah Kota Palopo.
Di saat puncak perayaan HJL berlangsung, Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, dijadwalkan akan melantik Penjabat (Pj) Sekda Palopo.
Bentrokan jadwal ini menuai sorotan tajam karena dilakukan tepat di hari sakral bagi masyarakat Luwu.
”Indikasi ketidakhadiran Gubernur sudah terlihat dari jadwal pelantikan Pj Sekda yang justru bersamaan dengan puncak peringatan hari jadi.
Ini seolah-olah memecah fokus agenda di Palopo,” ujar salah satu sumber tokoh pemuda di lokasi.
Padahal, Bupati Luwu Patahudding sebelumnya telah menyampaikan undangan secara langsung kepada Gubernur di Makassar.
Masyarakat berharap kehadiran Gubernur bisa menjadi momentum dialog terkait masa depan Luwu Raya, bukan sekadar diwakilkan oleh pejabat tingkat dinas.
Rangkaian acara di Istana Kedatuan Luwu sendiri tetap berjalan sejak 19 hingga 25 Januari 2026.
Namun, absennya Gubernur dan adanya agenda pelantikan di jam yang sama dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk kurangnya sensitivitas terhadap nilai historis dan aspirasi politik warga Luwu.(***)
