WACANA pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan lagi sekadar isu musiman yang muncul menjelang kontestasi politik.
Ia adalah kebutuhan eksistensial bagi masyarakat di jazirah utara Sulawesi Selatan.
Namun, jalan menuju ke sana kian berliku. Selama ini, mata kita tertuju pada satu pintu: terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah sebagai syarat pelengkap administratif.
Padahal, pintu itu kini tengah terkunci rapat oleh gembok moratorium dan birokrasi yang “jelimet”.
Pertanyaannya: Sampai kapan rakyat harus menunggu mesin birokrasi yang lamban?
Di tengah kebuntuan itu, muncul sebuah gagasan berani yang sejatinya adalah oase rasionalitas: Integrasi Tana Luwu dan Tana Toraja. Secara administratif, ini adalah langkah bypass atau jalan pintas yang konstitusional. Dengan bergabungnya Tana Toraja dan
Toraja Utara, syarat minimal lima kabupaten/kota langsung terpenuhi.
Luwu Raya bisa segera terwujud tanpa harus menggantungkan nasib pada ketidakpastian Luwu Tengah.
Secara historis, Luwu dan Toraja adalah saudara tua yang terikat dalam filosofi Sada Sangngare. Secara ekonomi, jika kedua wilayah ini melebur dalam satu provinsi, kita tidak sedang sekadar membuat daerah baru, melainkan sedang membangun raksasa ekonomi.
Bayangkan kekuatan nikel Luwu Timur bersenyawa dengan magnet pariwisata internasional Toraja, didukung oleh lumbung pangan Luwu Utara dan pusat jasa di Palopo. Ini adalah koalisi kemakmuran.
Namun, kita tidak boleh menutup mata pada realitas di lapangan. Ada “duri” psikologis yang masih mengganjal. Ada ketakutan-ketakutan tak berdasar yang diproduksi oleh narasi elit yang enggan berbagi panggung.
Resistensi yang muncul dari segelintir kelompok di kedua pihak—baik di Luwu maupun Toraja—seringkali lebih didorong oleh sentimen identitas yang sempit ketimbang kalkulasi kesejahteraan rakyat.
Datu Luwu dan sejumlah tokoh kunci secara eksplisit telah memberikan sinyal positif. Ini adalah modal sosial yang sangat besar.
Sekarang, tinggal bagaimana para penggerak pemekaran berani “menepikan” urusan ego psikologis tersebut. Jika kita terus terjebak dalam perdebatan “siapa memimpin siapa” atau “siapa mendominasi siapa”, maka Provinsi baru ini hanya akan tetap menjadi mimpi di atas kertas.
Sudah saatnya kita berhenti menjadi tawanan masa lalu.
Integrasi Luwu-Toraja bukan tentang menghapus identitas salah satu pihak, melainkan tentang menyatukan kekuatan untuk kedaulatan ekonomi. Jika jalan pintas ini tersedia dan lebih masuk akal, mengapa kita harus terus memilih jalan berliku yang tak berujung?
Luwu Raya adalah takdir yang tertunda. Dan terkadang, untuk menjemput takdir, kita butuh keberanian untuk melompat, bukan sekadar berjalan di tempat.(***)
