PALOPO — Teka-teki penyelesaian sengketa lahan Ruko Sawerigading di Kompleks Terminal Dangerakko, Tompotikka, kini memasuki babak baru. Pengadilan Negeri (PN) Palopo telah meletakkan status Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) di atas objek sengketa tersebut, yang memberikan kepastian hukum lebih kuat bagi pihak pemenang gugatan.
Sebelumnya, dalam pertemuan mediasi eksekusi yang dipimpin oleh Ketua PN Palopo, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., pada Jumat (29/5/2026), Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo telah disodorkan dua opsi utama untuk menyelesaikan beban perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) ini.
Opsi tersebut adalah membayar ganti rugi senilai Rp99 miliar atau melakukan penghapusan aset dan membongkar sendiri bangunan untuk diserahkan kepada Allung Padang selaku pemohon eksekusi.
Mekanisme Lelang via Sita Jaminan
Adanya penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri ini mempertegas konsekuensi hukum jika Pemkot Palopo tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya.
Apabila Pemkot Palopo menyatakan tidak sanggup membayar uang ganti rugi sebesar Rp99 miliar, maka bangunan Ruko Sawerigading yang berdiri di atas lahan milik Allung Padang tersebut—yang saat ini statusnya sudah disita jaminan—akan masuk ke tahap pelelangan umum.
Hasil dari penjualan lelang bangunan ruko tersebut nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada Allung Padang selaku pemilik lahan yang sah, guna menutupi nilai ganti rugi yang dideledasikan oleh putusan pengadilan.
Menanti Sikap Pemerintah Kota
Perkara yang berakar dari era kepemimpinan Wali Kota HM Judas Amir ini mencakup area yang cukup luas di kawasan Terminal Palopo. Di atas lahan yang menjadi objek eksekusi tersebut, terdapat total 59 unit tempat usaha, yang terdiri dari 45 unit ruko dan 14 unit kios.
Dengan adanya status sita jaminan ini, ruang gerak Pemkot Palopo semakin terbatas karena secara hukum objek tersebut berada dalam pengawasan pengadilan demi menjamin hak pemenang sengketa.
Perwakilan Pemkot Palopo melalui Kabag Hukum, Arsad Difinubun, S.H., sebelumnya menyatakan bahwa hasil mediasi ini akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Wali Kota Palopo untuk dirumuskan langkah taktisnya. Di sisi lain, Allung Padang menyatakan tetap membuka ruang komunikasi mengenai teknis eksekusi agar tidak terlalu menjepit kondisi fiskal atau keuangan daerah.
Pertemuan lanjutan yang akan menentukan nasib 59 unit ruko dan kios di kawasan Terminal Dangerakko tersebut dijadwalkan kembali bergulir pada 19 Juni 2026 mendatang. (***)
