LUWU TIMUR – Di pelataran 24 desa di Kabupaten Luwu Timur, harapan warga untuk memiliki ambulans desa masih tertahan di persimpangan jalan. Kendaraan yang seharusnya menjadi garda terdepan penyelamat nyawa, kini hanya menjadi angan-angan yang menggantung.
Proyek pengadaan yang menelan dana sekitar Rp6 miliar dari pos Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale ini, justru menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Bukan sekadar keterlambatan pengiriman unit, namun aroma tak sedap soal ke mana larinya dana tersebut mulai tercium.
Di tengah penantian warga, sebuah cerita lain menyeruak dari balik layar. Berdasarkan penelusuran di lapangan, mencuat dugaan bahwa aliran dana yang sedianya dikhususkan untuk pengadaan ambulans, justru dialihkan untuk membiayai operasional sebuah Dapur Makan Bergizi (MBG)—sebuah program yang kini dikaitkan dengan lingkaran sosok berpengaruh di daerah ini.
”Makanya ambulans itu belum terbayar. Dana yang seharusnya menjadi hak desa, diduga kuat tersedot untuk dapur MBG itu,” ungkap seorang narasumber yang memahami alur pengelolaan dana tersebut.
Bagi masyarakat, ambulans desa bukanlah sekadar mobil. Ia adalah simbol harapan saat malam tiba dan keadaan darurat menjemput. Keterlambatan ini bukan hanya soal urusan administratif atau vendor yang dianggap menghilang, melainkan soal skala prioritas yang kini dipertanyakan.
Pamornews.com mencoba menelusuri jejak dana yang “mengalir sampai jauh” ini. Jika benar adanya pengalihan anggaran, maka hak-hak dasar masyarakat di 24 desa tersebut telah tercederai oleh kebijakan yang diduga tidak transparan.
Saat ini, mata publik tertuju pada para pemangku kebijakan di Luwu Timur. Apakah dana CSR yang seharusnya menjadi katalisator kesejahteraan masyarakat, kini justru “beralih fungsi” demi kepentingan pihak tertentu?
Tim redaksi masih terus melakukan verifikasi mendalam kepada pihak vendor dan manajemen terkait. Prinsip cover both sides tetap menjadi kompas kami dalam mengawal isu ini, agar kebenaran yang tersaji nantinya tidak hanya sekadar isu, melainkan fakta yang berpihak pada keadilan bagi masyarakat Luwu Timur.(Tim)
