PALOPO – Kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun ini mulai menuai kekhawatiran serius di tingkat lokal.
Pemerintah Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu yang paling vokal, meminta agar kebijakan ini ditinjau ulang karena dinilai telah memukul telak ruang fiskal daerah dan mengancam program-program pembangunan prioritas.Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, mengungkapkan bahwa pemangkasan TKD secara signifikan memperkecil alokasi anggaran untuk kegiatan fisik dan proyek penunjang.
Permasalahan Palopo diperparah dengan tingginya porsi belanja pegawai yang telah mencapai 49 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”Kalau TKD berkurang, maka separuh lebih anggaran kita terserap untuk belanja pegawai. Dampaknya, porsi untuk kegiatan pembangunan akan sangat kecil,” ujar Akhmad di Palopo, Selasa.
Program Pembangunan di Ujung Tanduk
Konsekuensi dari keterbatasan anggaran ini tidak main-main.
Menurut Akhmad, banyak program pembangunan yang telah direncanakan, termasuk peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur, kini terancam ditunda, direvisi, atau bahkan dibatalkan.
Palopo, sebagai kota dengan kapasitas fiskal terbatas, sangat bergantung pada kucuran dana dari pusat melalui TKD untuk menggerakkan roda pembangunan.
Harapan agar kebijakan penyesuaian fiskal nasional ini dapat dievaluasi kembali pun digaungkan.
“Kami berharap mudah-mudahan kebijakan ini bisa ditinjau kembali sehingga anggaran TKD bisa ditambahkan kembali, karena ini sangat berdampak terhadap program pembangunan di daerah,” tegasnya.
Prioritas Pelayanan Dasar Tetap Dijaga
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang krusial, Pemkot Palopo menjamin bahwa komitmen terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama.
Sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan dipastikan tidak akan terganggu.
Untuk menghadapi tantangan ini, Pemkot Palopo saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah efisiensi anggaran secara ketat.
“Kami berupaya agar pelayanan dasar tetap berjalan. Namun untuk kegiatan fisik dan proyek yang sifatnya penunjang, kemungkinan akan ada penyesuaian,” kata Akhmad.
Kekhawatiran yang disuarakan Palopo bukan hanya terjadi di daerah tersebut. Sejumlah pemerintah daerah lain di Indonesia juga menyatakan keresahan serupa, menilai pemangkasan TKD menghambat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Di tengah upaya pemerintah pusat melakukan penyesuaian anggaran nasional, bagi daerah dengan porsi belanja pegawai yang besar seperti Palopo, kebijakan ini menimbulkan tantangan serius yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar.
Baca juga: Gubernur DIY Sultan HB X dan sejumlah kepala daerah lain juga menyuarakan perlunya evaluasi kebijakan pemangkasan TKD yang berdampak pada anggaran daerah.(***)
