LAPORAN INVESTIGASI :
SITUASI keamanan di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mendadak membara. Apa yang tampak dipermukaan sebagai penertiban tambang ilegal (Penambangan Emas Tanpa Izin / PETI) biasa, ternyata menyimpan lapisan konflik yang jauh lebih dalam.
Berdasarkan investigasi dan penelusuran informasi di lapangan, kericuhan yang melibatkan penolakan warga lokal terhadap penambang luar, aksi pembakaran tenda oleh aparat, hingga perusakan kendaraan dinas kepolisian yang berlangsung hingga dini hari, disinyalir kuat dipicu oleh terputusnya rantai setoran dan logistik yang selama ini mengalir kepada oknum-oknum tertentu, baik dari unsur aparat penegak hukum, jaringan media, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kronologi dan Akar Masalah
Dominasi Penambang Luar dan “Jaminan” Oknum
Konflik bermula dari keresahan mendalam warga lokal terhadap aktivitas PETI di tanah ulayat atau wilayah mereka yang didominasi oleh kelompok luar daerah—khususnya kelompok asal Sidrap yang dipimpin oleh H. Mare.
Berdasarkan keterangan sumber investigasi, kelompok H. Mare selama berbulan-bulan dapat beroperasi secara leluasa dan aman tanpa tersentuh hukum.
Hal ini diduga karena adanya skema pengamanan dan jaminan dari oknum-oknum tertentu di lingkaran aparat serta jaringan oknum wartawan/LSM (yang kerap disebut dalam percakapan warga seperti kelompok AG dkk).
Selama periode ini, pasokan logistik dan setoran finansial dikabarkan berjalan lancar kepada pihak-pihak penjaga kepentingan tersebut.
Aksi Pengusiran oleh Warga Lokal
Gerah dengan eksploitasi yang merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat pribumi, warga Bajo Barat secara spontan bersatu melakukan perlawanan dan “mengusir” kelompok H. Mare beserta seluruh alat berat dan rombongannya keluar dari wilayah mereka.
Putusnya Rantai Logistik dan Efek “Balas Dendam” Pemberitaan
Dampak langsung dari pengusiran H. Mare adalah terputusnya suplai logistik dan setoran kepada oknum aparat, wartawan, dan LSM yang selama ini menjadi backing atau penikmat hasil dari operasi tambang tersebut.
Sebaliknya, kelompok penambang lokal dan warga pemilik lahan menolak tunduk pada skema setoran ilegal tersebut.
Hilangnya sumber pemasukan ini memicu reaksi berantai.
Sejumlah oknum media dan LSM yang kehilangan “jatah” dikabarkan mulai memproduksi gelombang pemberitaan masif yang menyoroti aktivitas ilegal di Bajo Barat, dengan narasi penekanan tertentu agar aparat segera turun tangan.
Operasi Penertiban yang Berujung Bentrok
Menindaklanjuti gelombang desakan dan laporan yang dimotori oleh pihak-pihak yang kepentingannya terganggu, jajaran Polres Luwu yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Muh. Ibnu Robbani, bergerak masuk ke lokasi untuk melakukan penertiban pada Sabtu, 2 Agustus 2026.
Namun, operasi penertiban ini justru cacat prosedural dan memantik kemarahan warga karena beberapa kejanggalan:
Aksi Pembakaran: Alih-alih menyegel lokasi dan memasang garis polisi (police line) sebagai barang bukti yang sah secara hukum, aparat di lapangan justru melakukan tindakan pembakaran terhadap tenda dan peralatan milik penambang lokal.
Tudingan Kriminalisasi: Warga merasa dikriminalisasi dan menjadi korban tebang pilih, mengingat kelompok penambang luar sebelumnya dibiarkan berbulan-bulan beroperasi tanpa gangguan, bahkan diduga sempat mendapat pengawalan ketat pada masa kepemimpinan pejabat kepolisian sebelumnya.
Amukan Massa hingga Dini Hari
Merasa dizalimi, diperlakukan tidak adil, dan menjadi korban dari permainan oknum aparat serta jaringan luar, kemarahan warga lokal tumpah ruah.
Pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari (2/8/2026), warga dan pemilik lahan melakukan perlawanan terbuka. Rombongan kendaraan operasional Polres Luwu yang berada di lokasi diserang oleh massa yang telanjur geram.
Dampak Kerusakan: Sejumlah personel kepolisian dilaporkan mengalami luka-luka akibat gesekan fisik, sementara beberapa unit mobil rombongan kepolisian mengalami kerusakan parah akibat amukan massa.
Hingga laporan ini diturunkan, suasana di Bajo Barat masih diliputi ketegangan dan belum sepenuhnya kondusif.
Catatan dan Rekomendasi Investigasi
Evaluasi Internal Polri: Propam Polda Sulawesi Selatan didesak untuk turun tangan menginvestigasi dugaan keterlibatan oknum anggota Polres Luwu yang disinyalir menjadi pelindung (backing) penambang ilegal selama berbulan-bulan sebelum konflik pecah.
Transparansi Penegakan Hukum:
Masyarakat Bajo Barat secara tegas menyatakan tetap mendukung institusi Polri, namun menuntut agar hukum ditegakkan secara objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih, bukan berdasarkan “pesanan” kelompok tertentu yang kepentingannya terganggu.
Penyelesaian Akar Masalah: Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu bersama aparat penegak hukum harus segera menata ulang regulasi pertambangan rakyat dan menindak tegas sindikat mafia tambang ilegal yang memanfaatkan celah hukum dan melibatkan oknum-oknum rente.(***/tim)
#KecamatanBajoBarat
#SaveWargaLokal
#MabesPolri
#DivisiPropamPolri
#DewanPers
#BupatiLuwu
#Pwi
#KapolresLuwu
#BakinRI
#KanalAkhmadBaso
#PamorNews
SCREEN FOTO :kejadian penertiban sabtu kemarin.
