BALIKPAPAN – Di bawah temaram lampu dan aroma kopi yang kuat di Cafe Borneo, sebuah diskusi hangat bergulir melampaui sekadar obrolan malam biasa. Tokoh sentral politik Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong—atau yang akrab disapa ABS—kembali memantik diskusi publik dengan pernyataan yang cukup berani: Pilkada melalui legislatif (DPRD) jauh lebih efisien.
Mantan Ketua DPRD Balikpapan dua periode ini tidak sendirian. Di hadapannya , duduk H. Yono Suherman, Wakil Ketua DPRD Balikpapan dari Partai NasDem, yang menyimak dengan saksama setiap poin argumen sang mentor.
Pertemuan ini bukan sekadar reuni politisi, melainkan sebuah refleksi kritis terhadap sistem demokrasi yang tengah berjalan.
Bagi ABS, bicara soal Pilkada bukan hanya soal siapa yang menang, melainkan berapa besar harga yang harus dibayar oleh rakyat. Ia menyoroti betapa besarnya anggaran negara dan daerah yang tersedot untuk logistik pemilihan langsung yang serba masif.
”Pilkada melalui legislatif itu sangat efisien,” tegas ABS di sela-sela sesap kopinya.
Dalam pandangannya, efisiensi ini memiliki dua sisi. Pertama, penghematan anggaran APBD yang bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur atau pendidikan. Kedua, memutus rantai politik berbiaya tinggi yang selama ini menjadi akar masalah korupsi di tingkat daerah.
Dalam diskusi yang dihadiri wartawan Pamornews , Ia meyakini bahwa mekanisme di DPRD akan jauh lebih terukur dan minim gesekan horizontal di akar rumput.
Kehadiran Yono Suherman dalam diskusi tersebut memberikan sinyal bahwa gagasan ABS bukan sekadar nostalgia masa lalu. Sebagai pimpinan DPRD aktif dari Partai NasDem, Yono seolah menjadi jembatan antara gagasan visioner sang penasehat dengan realitas kebijakan di parlemen saat ini.
Diskusi santai namun berbobot ini seolah ingin mengingatkan publik bahwa Balikpapan memiliki sejarah panjang dalam berdemokrasi. Bagi ABS, mengembalikan pemilihan ke DPRD bukanlah kemunduran, melainkan langkah rasional untuk menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan tanpa harus “berdarah-darah” di lapangan akibat polarisasi pemilih.
Menimbang Arus Balik Demokrasi
Wacana yang didiskusikan ABS di Cafe Borneo ini diprediksi akan menjadi bola salju. Di satu sisi, publik mungkin merindukan keterlibatan langsung dalam bilik suara. Namun di sisi lain, argumen ABS mengenai efisiensi biaya dan kondusivitas daerah sulit untuk diabaikan begitu saja, terutama di tengah tuntutan penghematan anggaran pasca-pandemi dan fokus pada pembangunan IKN.
Malam itu, di pojok Cafe Borneo, ABS dan Yono Suherman tidak hanya sekadar minum kopi. Mereka sedang menanam benih diskusi: Apakah sudah saatnya Indonesia, atau setidaknya Balikpapan, meninjau ulang cara kita memilih pemimpin?(***)
